mitsuyokitamura – Ketika membahas sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia, banyak orang biasanya langsung teringat pada era Konfrontasi di bawah Presiden Soekarno pada awal 1960-an. Namun di balik konflik tersebut, ada satu bab sejarah yang cukup kompleks dan jarang dibahas secara mendalam, yaitu lahirnya PGRS dan Paraku di wilayah Kalimantan.
Kedua kelompok ini muncul dalam situasi politik dan militer yang sangat panas, ketika Indonesia berusaha menolak pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek politik Barat di Asia Tenggara. Dalam konteks itulah PGRS dan Paraku lahir sebagai bagian dari strategi geopolitik dan operasi militer Indonesia di perbatasan Kalimantan.
Walaupun keberadaan kelompok ini awalnya berkaitan dengan kepentingan negara, dalam perkembangannya situasi berubah menjadi jauh lebih rumit dan memunculkan konflik berkepanjangan di wilayah perbatasan.
Latar Belakang Pembentukan Federasi Malaysia
Pada awal 1960-an, Inggris mendukung pembentukan Federasi Malaysia yang menggabungkan Malaya, singapura, sabah, sarawak dan brunei.
Federasi ini resmi dibentuk pada tahun 1963. Namun Indonesia di bawah Presiden Soekarno menolak keras pembentukan Malaysia. Pemerintah Indonesia menganggap federasi tersebut sebagai bentuk “neo-kolonialisme” Inggris yang berpotensi memperluas pengaruh Barat di Asia Tenggara.
Soekarno melihat Malaysia bukan sekadar negara baru, tetapi sebagai ancaman geopolitik terhadap revolusi Indonesia dan gerakan anti-imperialisme yang saat itu menjadi arah politik luar negeri Indonesia. Karena itu, Indonesia melancarkan kebijakan yang dikenal sebagai Konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Konfrontasi Indonesia-Malaysia
Konfrontasi bukan perang terbuka skala penuh, tetapi lebih berupa operasi militer terbatas, infiltrasi, propaganda politik, dan dukungan terhadap kelompok anti-Malaysia di wilayah Kalimantan Utara.
Wilayah Sarawak dan Sabah menjadi fokus utama karena berada langsung di perbatasan Kalimantan Indonesia.
Pada masa itu, pemerintah Indonesia mulai membangun jaringan gerilya dan mendukung kelompok-kelompok lokal yang menolak pembentukan Malaysia. Dari situ kemudian muncul organisasi yang dikenal sebagai PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak) dan Paraku (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara).
Kedua kelompok ini memiliki hubungan erat dengan unsur-unsur kiri dan gerakan revolusioner yang berkembang di kawasan tersebut.
Apa Itu PGRS dan Paraku?
PGRS dan Paraku pada dasarnya merupakan kelompok gerilya yang beroperasi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak.
PGRS
PGRS atau Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak awalnya dibentuk untuk mendukung perjuangan melawan pembentukan Federasi Malaysia di Sarawak. Kelompok ini banyak berisi etnis Tionghoa Sarawak yang memiliki orientasi politik kiri dan anti-kolonial.
Paraku
Sementara itu Paraku atau Pasukan Rakyat Kalimantan Utara memiliki tujuan serupa, yaitu menentang Malaysia dan memperjuangkan konsep Kalimantan Utara yang terpisah dari federasi baru tersebut. Dalam praktiknya, kedua kelompok sering bekerja sama dan memiliki dukungan logistik maupun pelatihan dari Indonesia selama era Konfrontasi.
Dukungan Indonesia terhadap PGRS/Paraku
Pada masa Konfrontasi, pemerintah Indonesia melihat PGRS dan Paraku sebagai alat strategis untuk menekan Malaysia. Dukungan yang diberikan meliputi pelatihan militer, persenjataan, logistik hingga akses wilayah operasi di Kalimantan Barat.
Banyak anggota kelompok ini dilatih oleh unsur militer Indonesia untuk menjalankan operasi gerilya lintas batas. Strategi tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia mencegah penguatan Federasi Malaysia di wilayah Kalimantan Utara.
Saat itu, operasi-operasi infiltrasi dilakukan cukup intens di sepanjang perbatasan Sarawak dan Kalimantan Barat.
Situasi Berubah Setelah 1965
Perubahan besar terjadi setelah peristiwa 1965 dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan.
Pemerintahan Orde Baru memiliki arah politik yang sangat berbeda dibanding era Soekarno. Jika sebelumnya Indonesia sangat konfrontatif terhadap Malaysia, maka setelah 1966 hubungan kedua negara mulai membaik.
Konfrontasi resmi dihentikan melalui perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia. Namun masalah muncul karena kelompok PGRS dan Paraku masih tetap aktif di wilayah perbatasan.
Selain itu, banyak anggota kelompok ini memiliki hubungan dengan ideologi komunis dan jaringan kiri internasional. Dalam konteks politik Orde Baru yang anti-komunis, keberadaan mereka mulai dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.
Inilah titik paling ironis dalam sejarah PGRS/Paraku. Kelompok yang sebelumnya didukung Indonesia justru kemudian menjadi target operasi militer Indonesia sendiri. Pemerintah Orde Baru mulai melakukan operasi penumpasan terhadap aktivitas PGRS dan Paraku di Kalimantan Barat.
Alasannya dianggap terkait komunisme, mengganggu stabilitas keamanan dan berpotensi memicu konflik lintas batas dengan Malaysia.
Kerja sama keamanan Indonesia dan Malaysia pun mulai terbentuk untuk menghadapi aktivitas gerilya di kawasan perbatasan. Operasi militer terhadap PGRS/Paraku berlangsung cukup panjang dan melibatkan patroli intens di hutan-hutan Kalimantan.
Dampak terhadap Masyarakat Perbatasan
Konflik yang melibatkan PGRS/Paraku membawa dampak besar bagi masyarakat Kalimantan Barat, terutama di wilayah perbatasan.
Banyak desa mengalami ketegangan keamanan karena operasi militer, patroli bersenjata, infiltrasi gerilya dan konflik ideologi.
Selain itu, masyarakat etnis Tionghoa di Kalimantan Barat juga mengalami tekanan politik cukup besar karena sebagian anggota PGRS/Paraku berasal dari komunitas Tionghoa perbatasan.
Situasi ini kemudian memicu berbagai kebijakan keamanan yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut selama era Orde Baru.
Bagian dari Perang Dingin di Asia Tenggara
Lahirnya PGRS dan Paraku sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Perang Dingin. Pada masa itu, Asia Tenggara menjadi arena persaingan ideologi antara blok Barat, komunisme internasional, nasionalisme revolusioner dan kepentingan geopolitik regional.
Indonesia di era Soekarno berada dalam posisi yang sangat anti-Barat dan dekat dengan berbagai gerakan revolusioner dunia ketiga.
Sementara Malaysia dipandang lebih dekat dengan Inggris dan blok Barat. Karena itu, konflik Indonesia-Malaysia bukan hanya soal perbatasan, tetapi juga bagian dari pertarungan pengaruh global pada masa Perang Dingin.
PGRS dan Paraku menjadi salah satu produk dari situasi geopolitik tersebut.
Sejarah yang Jarang Dibahas
Dalam sejarah Indonesia modern, pembahasan mengenai PGRS dan Paraku memang tidak terlalu populer dibanding topik lain seperti G30S atau Konfrontasi secara umum.
Padahal keberadaan kelompok ini menunjukkan bagaimana dinamika politik internasional bisa memengaruhi kondisi lokal di wilayah perbatasan.
Kisah PGRS/Paraku juga memperlihatkan bagaimana perubahan rezim politik dapat mengubah posisi suatu kelompok secara drastis:
dari sekutu strategis menjadi musuh negara.
Selain itu, sejarah ini menjadi pengingat bahwa konflik geopolitik sering meninggalkan dampak panjang bagi masyarakat sipil yang tinggal di daerah konflik.
Warisan Konflik di Kalimantan
Walaupun konflik PGRS/Paraku sudah lama berakhir, jejak sejarahnya masih menjadi bagian penting dalam memori masyarakat perbatasan Kalimantan.
Peristiwa ini juga memperlihatkan betapa strategisnya wilayah Kalimantan dalam politik keamanan Asia Tenggara sejak masa lalu hingga sekarang.
Dan pada akhirnya, lahirnya PGRS dan Paraku bukan sekadar cerita tentang kelompok gerilya, tetapi bagian dari bab besar sejarah regional:
tentang nasionalisme, Perang Dingin, konflik ideologi, dan perebutan pengaruh di Asia Tenggara.
Referensi
- Robert Cribb — Historical Dictionary of Indonesia
- Jamie S. Davidson — From Rebellion to Riots: Collective Violence on Indonesian Borneo
- J.A.C. Mackie — Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute 1963–1966
- Leo Suryadinata — Studi tentang komunitas Tionghoa dan politik Kalimantan Barat
- National Archives of Malaysia — Dokumentasi Konfrontasi Indonesia-Malaysia
- Ricklefs, M.C. — A History of Modern Indonesia Since c.1200