Berdasarkan laporan Publius: The Journal of Federalism 2024-2025, sistem federasi Amerika Serikat menghadapi tantangan koordinasi yang makin kompleks di era modern. Sistem federasi AS tantangan koordinasi negara bagian menjadi isu krusial ketika pemerintah federal dan 50 negara bagian harus berkolaborasi dalam menghadapi krisis nasional, dari pandemi hingga perubahan iklim.
Amerika Serikat, sebagai federasi tertua yang masih bertahan hingga 2026, menunjukkan dinamika menarik: di satu sisi, sistem ini memberikan fleksibilitas bagi negara bagian untuk berinovasi; di sisi lain, menciptakan kompleksitas koordinasi yang bisa menghambat respons nasional terhadap krisis.
Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana tantangan koordinasi dalam sistem federasi AS berlangsung, contoh nyata dari lapangan, dan pelajaran yang bisa dipetik—termasuk bagi Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan dengan otonomi daerah.
Apa Itu Sistem Federasi AS dan Bagaimana Cara Kerjanya?
Berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787, sistem federasi AS adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal (pusat) dan pemerintah negara bagian. Pembagian ini bersifat konstitusional—artinya, negara bagian memiliki kewenangan yang dijamin konstitusi dan tidak bisa dicabut sepihak oleh pemerintah pusat.
Dalam praktiknya, pembagian kekuasaan ini terlihat jelas:
Kewenangan Pemerintah Federal:
- Pertahanan nasional dan kebijakan luar negeri
- Kebijakan moneter dan pencetakan uang
- Perdagangan antarnegara bagian
- Perjanjian internasional
- Sistem perpajakan federal
Kewenangan Negara Bagian:
- Sistem pendidikan lokal
- Kebijakan kesehatan publik
- Hukum pidana dan perdata
- Perizinan usaha dan regulasi lokal
- Pemilihan umum dan administrasi pemilu
Menurut laporan National Association of Counties (NACo) 2025, sekitar 70% pendanaan pemerintah lokal di AS berasal dari pajak dan biaya lokal, sementara hanya 6-8% berasal dari pemerintah federal. Namun, porsi kecil ini sering kali mencakup program-program krusial dengan mandat besar.
Tantangan Koordinasi Utama dalam Sistem Federasi AS
1. Ketiadaan Koordinasi Federal yang Konsisten
Penelitian dari Publius: The Journal of Federalism 2025 menunjukkan bahwa ketika pemerintah federal largely abdicates (sebagian besar melepaskan) perannya dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas negara bagian, muncul potensi eksternalitas negatif yang signifikan.
Contoh konkret terlihat dari kebijakan opioid. Tanpa koordinasi federal yang kuat, setiap negara bagian menerapkan kebijakan berbeda dalam menangani krisis opioid—ada yang fokus pada kriminalisasi, ada yang pada rehabilitasi. Hasilnya? Patchwork of policies (tambal sulam kebijakan) yang menciptakan celah dan inkonsistensi.
Kasus Nyata: Kebijakan Energi
Studi Parinandi, Sevin, dan Provins (2025) menunjukkan bahwa tingkat pemutusan aliran listrik (electricity disconnection rates) di berbagai negara bagian dipengaruhi terutama oleh faktor-faktor spesifik negara bagian, bukan kebijakan federal. Ini menunjukkan bagaimana dinamika kebijakan bisa berlangsung terpisah dari keputusan federal.
2. Kompleksitas Birokrasi Multilevel
Laporan Government Accountability Office (GAO) tahun 2020 mengidentifikasi bahwa perwakilan dari asosiasi negara bagian dan lokal melaporkan kesulitan dalam berkoordinasi dengan lembaga federal, termasuk sulitnya menemukan kontak hubungan antarpemerintah (intergovernmental affairs contacts).
Tantangan praktis yang dihadapi:
- Identifikasi Kontak: Sulit menemukan pejabat yang tepat di lembaga federal untuk koordinasi
- Pengetahuan Terbatas: Lembaga federal kadang kurang memahami realitas pemerintah negara bagian dan lokal
- Konsultasi Tidak Konsisten: Tidak ada standar baku dalam berkonsultasi tentang regulasi yang diusulkan
Meskipun Executive Order 13132 mewajibkan lembaga federal untuk menunjuk seorang “federalism official” (pejabat federalisme), GAO menemukan bahwa Office of Management and Budget (OMB) tidak dapat mengidentifikasi langkah-langkah pengawasan yang telah diambil untuk memastikan lembaga federal menunjuk pejabat federalisme sesuai panduan.
3. Polarisasi Politik Memperkeruh Koordinasi
Menurut analisis Brookings Institution September 2025, sejak pelantikan Presiden Trump, terjadi peningkatan dramatis dalam penggunaan kekuasaan eksekutif, yang menghasilkan volume dan kecepatan tantangan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tindakan pemerintahan Trump.
Dinamika ini menciptakan pola baru:
Blue States vs Red States:
- Negara bagian yang dipimpin Demokrat menentang kebijakan Trump di bidang imigrasi, lingkungan, dan hak-hak sipil
- Negara bagian yang dipimpin Republik mendukung kebijakan federal yang konservatif
Contoh Konkret: Litigasi Multistate
Pada Oktober 2025, lebih dari dua lusin kota dan county mengajukan gugatan menantang kondisi hibah DHS (Department of Homeland Security) yang baru, yang terkait dengan imigrasi, program keberagaman, dan perintah eksekutif.
Data menunjukkan bahwa setidaknya ada 30 gugatan multistate terhadap pemerintahan Trump. Membandingkan dengan gugatan periode kedua presiden sejak 1980, Trump telah melampaui Reagan (16) dan Clinton (24), tetapi masih di bawah G.W. Bush (41) dan Obama (55).
4. Federalisasi National Guard: Kasus Kontroversial
Pada Juni 2025, Gubernur California Gavin Newsom mengajukan gugatan federal terhadap Presiden Trump atas federalisasi dan penempatan California National Guard tanpa persetujuan gubernur. Kasus ini menyoroti ketegangan konstitusional tentang wewenang presiden versus hak negara bagian.
Departemen Kehakiman berpendapat bahwa kekuasaan presiden untuk memfederalisasi unit-unit Guard tidak dapat ditinjau oleh pengadilan, dengan menegaskan bahwa pasukan aktif dan anggota Guard hanya digunakan untuk “memberikan perlindungan kekuatan dan dukungan logistik,” bukan penegakan hukum umum.
Dampak Nyata Tantangan Koordinasi pada Masyarakat
Krisis Pandemi: Koordinasi yang Gagal
Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi studi kasus penting tentang tantangan koordinasi federal-negara bagian.
Masalah Pengujian COVID-19:
Amerika Serikat mengalami kendala serius dalam perluasan pengujian COVID-19 dari Januari hingga awal Maret. Data dari covidtracking.com menunjukkan bahwa hanya ada kurang dari 50 pengujian per hari hingga 3 Maret—jauh dari target kebutuhan sekitar 100.000 per hari.
Akar masalah ini adalah inkonsistensi pemerintah federal (CDC dan FDA) dalam hal:
- Siapa yang berhak melaksanakan pengujian
- Siapa yang berhak mendapatkan pengujian
- Ketercukupan alat pengujian
Koordinasi Kesehatan Antar-Negara Bagian:
Dengan pemerintah federal mengadopsi sikap kurang suportif terhadap vaksin, gubernur California, Washington, dan Oregon membentuk “health alliance” untuk mengkoordinasikan panduan dan mengumpulkan sumber daya lintas yurisdiksi mereka.
Ketimpangan Fiskal Antar-Negara Bagian
Laporan National Association of Counties (NACo) mencatat bahwa di bawah kerangka “One Big Beautiful Bill”, county dan pemerintah subnasional lainnya bisa bertanggung jawab hingga $1 triliun dalam dampak dari pengurangan Medicaid dan layanan sosial lainnya selama dekade mendatang—biaya yang tidak memiliki preseden historis untuk diserap.
Realitas di California:
Di California, versi negara bagian dari Medicaid yang disebut Medi-Cal, sudah menghadapi defisit miliaran dolar. Dua pertiga pendapatan rumah sakit publik di negara bagian berasal dari Medi-Cal.
Ini menunjukkan bagaimana keputusan federal berdampak langsung pada kapasitas negara bagian dan lokal untuk memberikan layanan publik.
Strategi Mengatasi Tantangan Koordinasi
1. Pembentukan Aliansi Antar-Negara Bagian
Negara bagian semakin proaktif membentuk koalisi untuk menghadapi tantangan bersama:
Climate Alliance: Negara-negara bagian seperti California, New York, dan Washington membentuk aliansi perubahan iklim untuk menetapkan target emisi dan berbagi best practices.
Health Coalitions: Aliansi kesehatan regional membantu koordinasi panduan kesehatan publik dan pembelian alat kesehatan secara kolektif.
2. Litigasi Multistate
September 2025 menunjukkan bahwa negara bagian terus memainkan peran penting dalam menyeimbangkan dan mengecek intrusi federal terhadap yurisdiksi negara bagian dan lokal di mana sesuai.
Gugatan bersama dari multiple states terbukti menjadi mekanisme check and balance yang efektif terhadap overreach federal.
3. Inovasi Kebijakan di Tingkat Negara Bagian
Konsep “laboratorium demokrasi” tetap relevan. Program jaminan kesehatan publik pertama kali diuji di Massachusetts sebelum diadopsi secara nasional melalui Affordable Care Act.
Negara bagian yang berhasil mengembangkan kebijakan inovatif sering menjadi model bagi negara bagian lain atau bahkan kebijakan federal.
4. Peningkatan Kapasitas Intergovernmental Affairs
GAO merekomendasikan agar OMB memastikan bahwa lembaga federal mengimplementasikan panduan tentang kepatuhan terhadap persyaratan Executive Order 13132, khususnya terkait penunjukan pejabat federalisme.
Ini akan membantu:
- Meningkatkan transparansi koordinasi
- Mempermudah akses komunikasi
- Standardisasi proses konsultasi
Pelajaran untuk Indonesia: Relevansi Sistem Federasi AS
Meskipun Indonesia menganut sistem negara kesatuan, tantangan koordinasi pusat-daerah memiliki kesamaan dengan pengalaman AS:
Desentralisasi Asimetris Indonesia
Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris, di mana beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua mendapat kewenangan khusus berdasarkan kondisi sosial dan sejarahnya.
Ini mirip dengan dynamic federalism di AS, di mana negara bagian memiliki fleksibilitas berbeda tergantung konteks historis dan kebutuhan lokal.
Koordinasi dalam Krisis
Pengalaman AS menunjukkan pentingnya:
Protokol Koordinasi yang Jelas:
- Siapa yang berwenang dalam situasi krisis?
- Bagaimana alur komunikasi dan pengambilan keputusan?
- Mekanisme dispute resolution jika terjadi konflik pusat-daerah
Investasi dalam Kapasitas Lokal: Daripada hanya mengandalkan arahan dari pusat, pemerintah daerah perlu dibekali kapasitas untuk merespons krisis secara mandiri dengan koordinasi horizontal antar-daerah.
Transparansi Data: Sistem informasi terintegrasi membantu koordinasi berbasis data, bukan asumsi atau politik.
Masa Depan Sistem Federasi AS: Tren 2026 dan Seterusnya
Meningkatnya Executive Power
Brookings Institution menganalisis bahwa jika ekspansi kekuasaan eksekutif dan otoritas nasional Trump berlanjut, ini bisa secara fundamental mengubah bentuk hubungan federal-negara bagian.
Ini menimbulkan pertanyaan konstitusional tentang batasan kekuasaan presiden versus hak negara bagian.
Tantangan Teknologi dan AI
Beberapa pemerintah subnasional mengejar kebijakan terkait disaster management, isu teknologi terkait AI dan cybersecurity, dan kebijakan lingkungan terkait forever chemicals.
Isu-isu teknologi baru memerlukan framework koordinasi yang belum ada preseden sebelumnya.
Paradiplomacy: Negara Bagian sebagai Aktor Global
Negara bagian semakin aktif dalam hubungan internasional (paradiplomacy):
- California menandatangani MOU dengan negara lain tentang perubahan iklim
- Texas dan Florida membuka “kantor perwakilan” perdagangan di luar negeri
Ini menciptakan kompleksitas baru dalam koordinasi antara kebijakan luar negeri federal dan inisiatif internasional negara bagian.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Sistem Federasi AS Tantangan Koordinasi Negara Bagian
1. Apa perbedaan utama antara sistem federasi AS dan negara kesatuan seperti Indonesia?
Dalam sistem federasi AS, negara bagian memiliki kewenangan konstitusional yang tidak bisa dicabut sepihak oleh pemerintah pusat—negara bagian bisa membuat konstitusi, hukum, dan kebijakan sendiri di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum pidana. Di Indonesia, meskipun ada otonomi daerah, kewenangan provinsi bersifat administratif dan operasional sesuai kerangka undang-undang dari pemerintah pusat. Perbedaan mendasar: dalam federasi, kekuasaan berasal dari negara bagian yang membentuk pusat; dalam negara kesatuan, kekuasaan berasal dari pusat yang didelegasikan ke daerah.
2. Berapa banyak gugatan multistate terhadap pemerintahan Trump hingga 2025?
Berdasarkan data Juni 2025, setidaknya ada 30 gugatan multistate terhadap pemerintahan Trump. Angka ini melampaui Reagan (16 gugatan) dan Clinton (24 gugatan), tetapi masih di bawah G.W. Bush (41 gugatan) dan Obama (55 gugatan). Tingginya angka ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara pemerintah federal dan negara bagian dalam berbagai isu, dari imigrasi hingga lingkungan.
3. Bagaimana sistem federasi AS menangani krisis kesehatan seperti pandemi?
Pengalaman COVID-19 menunjukkan tantangan signifikan dalam koordinasi federal-negara bagian. Otoritas konstitusional untuk perintah intervensi kesehatan publik utama seperti karantina massal terletak terutama di pemerintah negara bagian dan lokal, bukan federal. Akibatnya, tidak ada national lockdown di AS seperti di China atau Italia. Negara bagian membentuk aliansi regional (seperti health alliance California-Washington-Oregon) untuk mengkoordinasikan respons ketika pemerintah federal kurang suportif.
4. Apa dampak finansial dari perubahan kebijakan federal terhadap negara bagian dan lokal?
Laporan National Association of Counties (NACo) memperkirakan bahwa county dan pemerintah subnasional bisa bertanggung jawab hingga $1 triliun dalam dampak dari pengurangan Medicaid dan layanan sosial lainnya selama dekade mendatang. Meskipun dana federal hanya menyumbang 6-8% dari total pendapatan pemerintah lokal, porsi ini sering mencakup program-program krusial dengan mandat besar yang tidak bisa diabaikan.
5. Apakah sistem federasi AS masih efektif di era modern?
Sistem federasi AS menunjukkan kelebihan dan kelemahan. Di satu sisi, negara bagian berfungsi sebagai “laboratorium demokrasi” yang bisa berinovasi—seperti Massachusetts yang menguji program jaminan kesehatan publik sebelum diadopsi nasional melalui Affordable Care Act. Di sisi lain, polarisasi politik memperkeruh koordinasi, dan kompleksitas birokrasi multilevel bisa menghambat respons cepat terhadap krisis. Efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik untuk berkolaborasi lintas partisan dan lintas tingkat pemerintahan.
6. Bagaimana negara bagian AS bisa membuat kebijakan yang berbeda satu sama lain?
Konstitusi AS memberikan kewenangan kepada negara bagian untuk mengatur urusan domestik seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum pidana. Hasilnya, kebijakan bisa sangat berbeda: beberapa negara bagian melarang aborsi sementara yang lain melindunginya; beberapa negara bagian melegalkan marijuana sementara yang lain mengkriminalisasinya; kebijakan pajak, upah minimum, dan perizinan usaha bervariasi signifikan antar-negara bagian. Negara bagian bahkan bisa memiliki kementerian mereka sendiri yang mengelola isu-isu lokal.
7. Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari tantangan koordinasi sistem federasi AS?
Indonesia, meskipun negara kesatuan, bisa belajar tentang pentingnya: (1) Protokol koordinasi yang jelas untuk situasi krisis dengan alur komunikasi dan pengambilan keputusan yang transparan; (2) Investasi dalam kapasitas lokal sehingga daerah bisa merespons masalah secara mandiri dengan koordinasi horizontal; (3) Sistem informasi terintegrasi untuk koordinasi berbasis data; (4) Mekanisme dispute resolution yang efektif ketika terjadi konflik pusat-daerah; (5) Keseimbangan antara fleksibilitas lokal dan standar nasional yang konsisten.
Baca Juga Sistem Checks and Balances AS: Bagaimana 50 Negara Bagian & Mahkamah Agung Batasi Kekuasaan Presiden
Action Plan Memahami Sistem Federasi AS Tantangan Koordinasi Negara Bagian 2026
Sistem federasi AS tantangan koordinasi negara bagian merupakan realitas kompleks yang terus berevolusi di tahun 2026. Berdasarkan data dan analisis yang telah dibahas, beberapa poin kunci perlu digarisbawahi:
Tantangan Struktural:
- Ketiadaan koordinasi federal yang konsisten menciptakan patchwork of policies
- Kompleksitas birokrasi multilevel mempersulit komunikasi efektif
- Polarisasi politik memperkeruh kolaborasi antara blue states dan red states
- Ketimpangan fiskal antar-negara bagian menciptakan kesenjangan kapasitas
Strategi Adaptasi:
- Pembentukan aliansi regional antar-negara bagian
- Litigasi multistate sebagai mekanisme check and balance
- Inovasi kebijakan di tingkat lokal yang bisa diadopsi nasional
- Peningkatan kapasitas intergovernmental affairs
Relevansi Global: Pengalaman AS menawarkan pelajaran berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia, tentang pentingnya protokol koordinasi yang jelas, investasi dalam kapasitas lokal, dan transparansi data dalam sistem pemerintahan multilevel.
Di era tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan disrupsi teknologi, kemampuan mengkoordinasikan respons lintas tingkat pemerintahan bukan lagi opsional—tetapi krusial untuk keberhasilan governance di abad ke-21.
Diskusi dan Refleksi: Bagaimana menurut Anda tentang sistem federasi AS? Apakah Indonesia perlu mempelajari aspek tertentu dari model ini untuk meningkatkan koordinasi pusat-daerah? Silakan bagikan pengalaman atau pandangan Anda di kolom komentar!
Sumber Referensi:
- Publius: The Journal of Federalism – “State of American Federalism 2024–2025” (2025)
- National Federation of Independent Business Commission – “American Federalism: September 2025 in Review“
- National Federation of Independent Business Commission – “American Federalism: June 2025 in Review“
- Brookings Institution – “The war over federalism” (September 2025)
- U.S. Government Accountability Office (GAO) – “Federalism: Opportunities Exist to Improve Coordination and Consultation” (2020)
- Governing – “Tough Challenges for Counties in a New Era of Fiscal Federalism” (August 2025)
- Ballotpedia News – “Overview of federalism implications in decisions from the 2024-25 Supreme Court term” (2025)
- Metro TV News – “Negara Federasi: Pengertian, Contoh, dan Perbedaan dengan Negara Kesatuan” (April 2025) –
- Pusat Studi Desentralisasi dan Revitalisasi Daerah LIPI – “Peran Pemerintah Federal dan Negara Bagian dalam Mitigasi COVID-19 di Amerika Serikat”
