Struktur Pertahanan dan Militer di Negara Federal: Prinsip, Organisasi, dan Tantangan

mitsuyokitamura.com, 28 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Negara federal adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan dibagi antara pemerintah pusat dan entitas subnasional (negara bagian, provinsi, atau wilayah), masing-masing memiliki otonomi dalam urusan tertentu. Dalam konteks pertahanan dan militer, federalisme menciptakan struktur unik yang menyeimbangkan kontrol pusat atas keamanan nasional dengan partisipasi negara bagian dalam menjaga ketertiban domestik. Berbeda dengan negara kesatuan seperti Indonesia, di mana militer sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat, negara federal memiliki dinamika kompleks yang melibatkan pembagian tanggung jawab, sumber daya, dan otoritas. Artikel ini mengeksplorasi secara mendalam prinsip struktur pertahanan dan militer di negara federal, organisasi militer, hubungan antara pemerintah pusat dan negara bagian, contoh implementasi di Amerika Serikat, Jerman, dan Australia, serta tantangan dan relevansinya hingga Mei 2025, dengan perbandingan singkat terhadap Indonesia.

Pengertian Negara Federal dan Pertahanan

Negara Federal

Menurut Britannica, negara federal adalah sistem pemerintahan di mana konstitusi membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas subnasional, seperti negara bagian (AS), Länder (Jerman), atau provinsi (Kanada). Pemerintah pusat biasanya bertanggung jawab atas urusan nasional, seperti pertahanan, luar negeri, dan ekonomi makro, sementara negara bagian mengurus urusan lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan kepolisian. Federalisme memungkinkan fleksibilitas dalam menangani keragaman budaya atau geografis, tetapi juga memerlukan koordinasi yang kuat untuk menjaga kesatuan.

Pertahanan dan Militer dalam Federalisme

Dalam negara federal, pertahanan nasional adalah domain utama pemerintah pusat, karena menyangkut keamanan seluruh wilayah dan kedaulatan negara. Konstitusi federal biasanya memberikan otoritas eksklusif kepada pemerintah pusat untuk membentuk angkatan bersenjata, menyatakan perang, dan mengelola anggaran pertahanan. Namun, negara bagian sering memiliki unit militer atau paramiliter, seperti Garda Nasional (AS) atau Landespolizei (Jerman), yang berperan dalam keamanan domestik dan dapat dimobilisasi untuk mendukung misi nasional.

Prinsip utama pertahanan di negara federal meliputi:

Sentralisasi Komando: Angkatan bersenjata di bawah kendali pemerintah pusat untuk menjamin kesatuan strategi.
Partisipasi Negara Bagian: Entitas subnasional berkontribusi melalui pasukan lokal, fasilitas, atau pendanaan.
Keseimbangan Otoritas: Pemerintah pusat dan negara bagian bekerja sama untuk menyeimbangkan keamanan nasional dengan otonomi lokal.
Respon Krisis: Sistem federal memungkinkan mobilisasi cepat sumber daya dari pusat dan daerah untuk menghadapi ancaman, seperti bencana alam atau terorisme.

Struktur Militer di Negara Federal

Struktur militer di negara federal biasanya terdiri dari angkatan bersenjata nasional dan unit-unit subnasional yang saling melengkapi. Berikut adalah komponen utama:

1. Angkatan Bersenjata Nasional

Angkatan bersenjata nasional, seperti Angkatan Darat, Laut, dan Udara, berada di bawah komando pemerintah pusat. Mereka bertanggung jawab atas:

Pertahanan terhadap ancaman eksternal (invasi, konflik internasional).
Operasi militer luar negeri (misalnya, misi NATO).
Koordinasi keamanan nasional, termasuk intelijen dan pertahanan siber.

Pemerintah pusat mengelola anggaran, pelatihan, dan pengadaan senjata melalui kementerian pertahanan atau departemen serupa. Contohnya, di AS, Department of Defense (DoD) mengawasi semua cabang militer nasional.

2. Unit Militer Subnasional

Negara bagian atau wilayah sering memiliki unit militer atau paramiliter, seperti:

Garda Nasional (AS): Pasukan cadangan yang dikelola bersama oleh negara bagian dan pemerintah federal, digunakan untuk keamanan domestik dan misi internasional.
Landespolizei (Jerman): Kepolisian negara bagian yang dapat mendukung operasi keamanan nasional.
State Defense Forces (AS): Pasukan sukarela di beberapa negara bagian AS untuk keadaan darurat lokal.

Unit ini biasanya berada di bawah gubernur atau kepala wilayah, tetapi dapat “difederalisasi” oleh pemerintah pusat dalam situasi tertentu, seperti perang atau bencana besar.

3. Komando dan Koordinasi

Koordinasi antara pemerintah pusat dan negara bagian diatur oleh konstitusi atau undang-undang. Misalnya:

Di AS, Presiden adalah Panglima Tertinggi, tetapi gubernur mengendalikan Garda Nasional kecuali dalam keadaan darurat nasional.
Di Jerman, Bundeswehr (angkatan bersenjata federal) di bawah Kementerian Pertahanan, tetapi Länder memiliki otonomi dalam keamanan publik.

4. Infrastruktur Pertahanan

Negara federal memanfaatkan infrastruktur di seluruh wilayah, termasuk:

Pangkalan militer nasional (misalnya, Fort Bragg di AS).
Fasilitas pelatihan milik negara bagian.
Sistem pertahanan siber yang melibatkan pusat dan daerah.

Contoh Implementasi di Negara Federal

1. Amerika Serikat

AS adalah contoh utama negara federal dengan struktur pertahanan yang kompleks. Menurut Department of Defense (2025), AS memiliki:

Angkatan Bersenjata Nasional: Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Korps Marinir, Angkatan Antariksa, dan Penjaga Pantai, dengan anggaran $816 miliar pada 2024.
Garda Nasional: Terdiri dari Angkatan Darat dan Udara Garda Nasional, dengan 450.000 personel di 50 negara bagian. Garda Nasional digunakan untuk:
- Bantuan bencana (misalnya, Badai Katrina, 2005).
- Keamanan domestik (misalnya, kerusuhan Capitol, 2021).
- Misi internasional (misalnya, Irak dan Afghanistan).
State Defense Forces: Di 22 negara bagian, seperti Texas State Guard, untuk mendukung keadaan darurat lokal.

Konstitusi AS (Pasal I, Bagian 8) memberikan Kongres hak untuk mendanai militer dan menyatakan perang, sementara Presiden sebagai Panglima Tertinggi mengendalikan operasi. Posse Comitatus Act (1878) membatasi penggunaan militer federal untuk penegakan hukum domestik, sehingga Garda Nasional sering digunakan untuk keamanan dalam negeri.

Contoh Kasus: Pada pandemi COVID-19 (2020–2022), Garda Nasional dikerahkan di berbagai negara bagian untuk mendistribusikan vaksin dan mendirikan rumah sakit darurat, menunjukkan fleksibilitas federalisme.

2. Jerman

Jerman, sebagai negara federal dengan 16 Länder, memiliki sistem pertahanan yang terpusat namun melibatkan negara bagian. Menurut Bundeswehr.de (2025):

Bundeswehr: Angkatan bersenjata nasional (Darat, Laut, Udara, Siber, Medis) di bawah Kementerian Pertahanan, dengan 183.000 personel dan anggaran €50,1 miliar pada 2024.
Landespolizei: Kepolisian negara bagian yang bertanggung jawab atas keamanan publik, dengan koordinasi federal melalui Bundespolizei untuk ancaman nasional.
Zivilschutz: Sistem pertahanan sipil yang melibatkan Länder untuk bencana atau krisis.

Grundgesetz (Konstitusi Jerman) memberikan pemerintah federal otoritas eksklusif atas pertahanan, tetapi Länder berperan dalam keamanan domestik dan logistik. Setelah invasi Rusia ke Ukraina (2022), Jerman meningkatkan anggaran pertahanan melalui Zeitenwende (titik balik), menambah €100 miliar untuk modernisasi Bundeswehr.

Contoh Kasus: Pada banjir besar di Jerman (2021), Bundeswehr dan Landespolizei bekerja sama dengan pemerintah Länder untuk evakuasi dan bantuan, menunjukkan koordinasi federal.

3. Australia

Australia, negara federal dengan enam negara bagian dan dua teritori, memiliki struktur pertahanan yang lebih terpusat dibandingkan AS. Menurut Defence.gov.au (2025):

Australian Defence Force (ADF): Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dengan 60.000 personel dan anggaran AU$48,7 miliar pada 2024.
Pasukan Cadangan: Unit cadangan di setiap negara bagian mendukung operasi nasional dan lokal.
Keamanan Domestik: Negara bagian memiliki kepolisian, tetapi ADF dapat dikerahkan untuk bencana atau terorisme berdasarkan Defence Act 1903.

Konstitusi Australia (Bagian 51) memberikan pemerintah federal otoritas atas pertahanan, dengan negara bagian berperan dalam keamanan publik. ADF sering digunakan untuk bantuan bencana, seperti kebakaran hutan 2019–2020.

Contoh Kasus: Pada kebakaran hutan 2019–2020, ADF mengerahkan 3.000 personel untuk evakuasi dan logistik, bekerja sama dengan pasukan darurat negara bagian.

Perbandingan dengan Indonesia (Negara Kesatuan)

Indonesia, sebagai negara kesatuan, memiliki struktur pertahanan yang sangat terpusat, berbeda dengan negara federal:

TNI (Tentara Nasional Indonesia): Angkatan Darat, Laut, dan Udara di bawah Kementerian Pertahanan, dengan 400.000 personel aktif (2025). TNI bertanggung jawab atas pertahanan nasional dan keamanan domestik dalam keadaan darurat.
Polri: Kepolisian nasional menangani keamanan publik, tanpa unit kepolisian provinsi seperti di negara federal.
Anggaran: Rp151,4 triliun pada 2025, fokus pada modernisasi alutsista dan pertahanan siber.

UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menetapkan bahwa pertahanan adalah tanggung jawab pemerintah pusat, tanpa otonomi militer di tingkat provinsi. Berbeda dengan AS atau Jerman, provinsi di Indonesia tidak memiliki pasukan seperti Garda Nasional atau Landespolizei. Koordinasi dilakukan melalui Kodam (Komando Daerah Militer) di setiap wilayah, tetapi tetap di bawah komando pusat.

Keunggulan Negara Kesatuan:

Komando terpusat memastikan keseragaman strategi.
Respon cepat terhadap ancaman nasional tanpa negosiasi dengan daerah.

Kelemahan:

Kurang fleksibel dalam menangani keragaman lokal.
Ketergantungan pada pusat dapat memperlambat respons bencana di daerah terpencil.

Tantangan Struktur Pertahanan di Negara Federal

Koordinasi Pusat-Daerah:
- Ketegangan antara pemerintah pusat dan negara bagian, seperti di AS, dapat menghambat mobilisasi Garda Nasional.
- Contoh: Pada kerusuhan Capitol 2021, penundaan federalisasi Garda Nasional memperlambat respons.
Pembagian Anggaran:
- Negara bagian sering diminta mendanai unit lokal, menyebabkan ketimpangan sumber daya.
- Di Jerman, Länder miskin seperti Mecklenburg-Vorpommern kesulitan mendukung keamanan publik.
Otonomi vs. Kesatuan:
- Otonomi negara bagian dapat melemahkan strategi nasional jika ada konflik kepentingan.
- Contoh: Di Australia, negara bagian kadang menolak intervensi ADF dalam bencana karena alasan politik.
Ancaman Modern:
- Serangan siber, terorisme, dan perang hibrida memerlukan koordinasi yang lebih kompleks antara pusat dan daerah.
- Di AS, Cyber Command bekerja dengan negara bagian, tetapi kesenjangan keahlian lokal menjadi kendala.
Politik Internal:
- Federalisme dapat dipolitisasi, seperti di AS, di mana gubernur dari partai oposisi menentang kebijakan federal.

Keunggulan Struktur Pertahanan Federal

Fleksibilitas:
- Negara bagian dapat merespons krisis lokal dengan cepat, seperti Garda Nasional dalam bencana alam.
- Contoh: Di AS, Florida mengerahkan Garda Nasional untuk Badai Ian (2022) tanpa menunggu perintah federal.
Partisipasi Lokal:
- Unit subnasional meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pertahanan.
- Di Jerman, Zivilschutz melibatkan sukarelawan lokal.
Resiliensi:
- Desentralisasi sumber daya membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan.
- Contoh: Di Australia, cadangan negara bagian mendukung ADF selama krisis.
Inovasi:
- Negara bagian dapat bereksperimen dengan teknologi atau strategi pertahanan.
- Di AS, California memimpin pengembangan keamanan siber lokal.

Relevansi Hingga Mei 2025

Hingga Mei 2025, struktur pertahanan di negara federal tetap relevan karena:

Ancaman Global: Konflik seperti Rusia-Ukraina dan ketegangan di Indo-Pasifik (misalnya, Laut China Selatan) meningkatkan kebutuhan akan pertahanan terkoordinasi.
Perang Siber: Negara federal seperti AS dan Jerman memperkuat pertahanan siber, melibatkan pusat dan daerah.
Bencana Alam: Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana, memerlukan respons cepat dari unit subnasional.
Geopolitik: Keanggotaan NATO (AS, Jerman) dan aliansi seperti AUKUS (Australia) menekankan pentingnya struktur federal yang efisien.

Di Indonesia, meskipun bukan negara federal, pelajaran dari federalisme dapat diterapkan untuk meningkatkan koordinasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam bencana atau ancaman siber. Contohnya, penguatan Satuan Tugas Siber TNI dan BSSN dapat mengadopsi pendekatan desentralisasi ala federal untuk respons lokal yang lebih cepat.

Kesimpulan

Struktur pertahanan dan militer di negara federal adalah cerminan prinsip federalisme, yang menyeimbangkan otoritas pusat dengan otonomi daerah untuk menjaga keamanan nasional dan domestik. Angkatan bersenjata nasional, seperti Bundeswehr (Jerman) atau ADF (Australia), berada di bawah pemerintah pusat, sementara unit subnasional, seperti Garda Nasional (AS) atau Landespolizei (Jerman), mendukung keamanan lokal dan krisis. Contoh implementasi di AS, Jerman, dan Australia menunjukkan fleksibilitas federalisme dalam menghadapi ancaman tradisional (perang) dan modern (siber, bencana). Namun, tantangan seperti koordinasi, anggaran, dan politik internal memerlukan reformasi berkelanjutan. Dibandingkan dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, sistem federal menawarkan keunggulan dalam respons lokal, tetapi memerlukan koordinasi yang lebih kompleks. Hingga Mei 2025, struktur pertahanan federal tetap relevan di tengah ancaman global dan lokal, menjadikannya model penting untuk studi keamanan nasional. Dengan memahami dinamika ini, negara-negara, termasuk Indonesia, dapat mengoptimalkan strategi pertahanan untuk menghadapi tantangan abad ke-21.