Sistem Hukum Pidana di Amerika Serikat: Otonomi Negara Bagian dalam KUHP (Criminal Code)

mitsuyokitamura.com, 08 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Amerika Serikat (AS) adalah negara federal yang memiliki sistem hukum pidana yang kompleks, ditandai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan masing-masing negara bagian. Salah satu karakteristik utama sistem ini adalah bahwa setiap negara bagian memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Criminal Code sendiri, yang mengatur definisi tindak pidana, hukuman, dan prosedur penegakan hukum di wilayahnya. Sistem ini mencerminkan prinsip federalisme dalam Konstitusi AS, yang memberikan kewenangan signifikan kepada negara bagian untuk mengatur urusan internal mereka, termasuk hukum pidana. Artikel ini menyajikan ulasan mendalam, akurat, dan terpercaya tentang sistem hukum pidana negara bagian di AS, mencakup latar belakang historis, dasar hukum, variasi antarnegara bagian, hubungan dengan hukum federal, tantangan, dan implikasinya, berdasarkan sumber terpercaya seperti literatur hukum, laporan resmi, dan analisis hingga Juni 2025.

Latar Belakang Historis Sistem Hukum Pidana di AS

Sistem hukum pidana di AS berakar pada tradisi common law Inggris yang dibawa oleh kolonis pada abad ke-17. Common law adalah sistem hukum berbasis preseden pengadilan, di mana hakim memainkan peran besar dalam menentukan definisi kejahatan dan hukuman. Setelah kemerdekaan AS pada 1776, 13 koloni awal (yang menjadi negara bagian pertama) mulai mengembangkan hukum pidana mereka sendiri, sering kali dengan memodifikasi common law Inggris untuk mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat baru.

Pada abad ke-19, banyak negara bagian mulai mengkodifikasi hukum pidana mereka ke dalam KUHP untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi. Proses kodifikasi ini terinspirasi oleh model Eropa, seperti Code Napoléon di Prancis, dan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada preseden hakim yang sering kali tidak seragam. Salah satu contoh awal adalah New York Penal Code tahun 1881, yang menjadi model bagi negara bagian lain. Namun, karena kewenangan hukum pidana sebagian besar berada di tangan negara bagian, tidak ada KUHP nasional yang berlaku seragam di seluruh AS, kecuali untuk kejahatan federal yang diatur oleh United States Code (USC).

Pada abad ke-20, American Law Institute (ALI) memperkenalkan Model Penal Code (MPC) pada 1962 sebagai upaya untuk menstandarkan hukum pidana di seluruh negara bagian. Meskipun MPC bukan undang-undang yang mengikat, banyak negara bagian seperti New York, New Jersey, dan Pennsylvania mengadopsi elemen-elemennya, seperti definisi mens rea (niat kriminal) dan gradasi kejahatan. Namun, hingga kini, tidak ada negara bagian yang mengadopsi MPC secara keseluruhan, dan variasi antar-KUHP tetap signifikan.

Dasar Hukum Otonomi Negara Bagian dalam Hukum Pidana

Sistem hukum pidana negara bagian di AS didasarkan pada prinsip federalisme yang diatur dalam Konstitusi AS, khususnya Amandemen Kesepuluh, yang menyatakan bahwa “kekuasaan yang tidak diberikan kepada pemerintah federal, atau tidak dilarang bagi negara bagian, diserahkan kepada negara bagian atau rakyat.” Hukum pidana, kecuali untuk kejahatan yang melibatkan urusan antarnegara bagian atau federal, termasuk dalam kewenangan negara bagian.

Konstitusi AS menetapkan bahwa pemerintah federal hanya memiliki kewenangan atas kejahatan tertentu, seperti pengkhianatan (treason), pemalsuan uang, pelanggaran pajak federal, atau kejahatan yang melibatkan perdagangan antarnegara bagian (interstate commerce). Untuk kejahatan lain seperti pembunuhan, pencurian, atau penyerangan, negara bagian memiliki yurisdiksi penuh untuk mendefinisikan tindak pidana, menetapkan hukuman, dan menegakkan hukum melalui kepolisian dan pengadilan negara bagian.

Setiap negara bagian memiliki konstitusi sendiri yang mengatur pembentukan KUHP dan sistem peradilan pidana. Misalnya, Konstitusi Alabama memiliki lebih dari 310.000 kata dan mengatur secara rinci aspek hukum pidana, sementara konstitusi lain seperti di Rhode Island lebih ringkas. Konstitusi negara bagian ini memberikan kerangka hukum untuk legislatif negara bagian dalam membuat undang-undang pidana, yang kemudian dikodifikasi ke dalam KUHP.

Struktur dan Isi KUHP Negara Bagian

KUHP negara bagian adalah kumpulan undang-undang yang mendefinisikan tindak pidana, hukuman, dan prosedur hukum di wilayah negara bagian tersebut. Meskipun isinya bervariasi, KUHP biasanya mencakup:

Definisi Kejahatan: Kategori seperti kejahatan terhadap orang (misalnya, pembunuhan, penyerangan), kejahatan terhadap properti (pencurian, perusakan), dan kejahatan terhadap masyarakat (narkoba, perjudian ilegal).
Klasifikasi Hukuman: Kejahatan sering diklasifikasikan sebagai felony (kejahatan berat, seperti pembunuhan) atau misdemeanor (kejahatan ringan, seperti pencurian kecil), dengan hukuman mulai dari denda hingga penjara atau hukuman mati.
Persyaratan Mens Rea dan Actus Reus: Niat kriminal (mens rea) dan tindakan kriminal (actus reus) yang harus dibuktikan untuk memvonis seseorang.
Prosedur Hukum: Aturan tentang penahanan, pengadilan, dan banding.
Pertahanan Hukum: Alasan pembelaan seperti pembelaan diri (self-defense), kegilaan (insanity), atau tekanan (duress).

Meskipun banyak negara bagian mengadopsi elemen Model Penal Code, pendekatan mereka berbeda. Misalnya, New York Penal Law menggunakan struktur MPC dengan gradasi kejahatan (Kelas A, B, C, dll.), sementara California Penal Code mempertahankan pendekatan tradisional dengan definisi kejahatan yang lebih spesifik.

Variasi KUHP Antarnegara Bagian

Salah satu ciri khas sistem hukum pidana AS adalah variasi signifikan antar-KUHP negara bagian. Perbedaan ini mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan prioritas politik masing-masing negara bagian. Berikut adalah beberapa contoh variasi utama:

1. Definisi dan Hukuman untuk Kejahatan yang Sama

Hukuman untuk kejahatan serupa dapat berbeda drastis antarnegara bagian. Misalnya:

Pembunuhan Derajat Pertama: Di Texas, pembunuhan derajat pertama dapat dihukum mati, sementara di California, hukuman maksimumnya adalah penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat (parole), kecuali ada keadaan khusus. Di negara bagian seperti Michigan, hukuman mati telah dihapuskan sejak 1846, sehingga hukuman maksimum adalah penjara seumur hidup.
Kepemilikan Ganja: California melegalkan ganja untuk penggunaan rekreasi pada 2016, sehingga kepemilikan dalam jumlah tertentu bukan lagi kejahatan. Sebaliknya, di Idaho, kepemilikan ganja dalam jumlah kecil tetap merupakan misdemeanor yang dapat dihukum hingga 7 tahun penjara.

2. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah salah satu isu yang paling memperlihatkan perbedaan antarnegara bagian. Hingga Juni 2025:

Negara Bagian dengan Hukuman Mati: Sekitar 27 negara bagian, termasuk Texas, Florida, dan Oklahoma, masih mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan berat seperti pembunuhan. Texas adalah negara bagian dengan eksekusi terbanyak, dengan lebih dari 570 eksekusi sejak 1976.
Negara Bagian tanpa Hukuman Mati: 23 negara bagian, termasuk Michigan, Wisconsin, dan New York, telah menghapuskan hukuman mati, menggantinya dengan penjara seumur hidup. Beberapa negara bagian seperti Virginia menghapuskan hukuman mati baru-baru ini (2021).
Moratorium: Negara bagian seperti California memiliki moratorium hukuman mati sejak 2019, meskipun hukuman tersebut masih ada dalam KUHP mereka.

3. Hukum Senjata

Kebijakan kepemilikan senjata juga bervariasi:

Di Texas, undang-undang open carry memungkinkan warga membawa senjata api secara terbuka tanpa izin sejak 2021, selama mereka memenuhi syarat usia.
Di New York, undang-undang senjata jauh lebih ketat, mengharuskan izin untuk kepemilikan dan membawa senjata, dengan pemeriksaan latar belakang yang ketat.

4. Hukum yang “Aneh” atau Kuno

Beberapa negara bagian memiliki hukum pidana yang dianggap aneh atau ketinggalan zaman, sering kali berasal dari era kolonial atau abad ke-19. Meskipun banyak di antaranya tidak lagi ditegakkan, hukum ini tetap ada dalam KUHP. Contohnya:

Di Minnesota, meniru Santa Claus oleh wanita dianggap ilegal.
Di Oklahoma, menggigit hamburger milik orang lain adalah pelanggaran hukum.
Di Florida, hubungan intim dengan posisi selain misionaris secara teknis ilegal, meskipun hukum ini tidak ditegakkan.

Hukum-hukum ini sering kali menjadi bahan diskusi publik dan menggambarkan keragaman budaya antarnegara bagian.

Hubungan antara Hukum Pidana Federal dan Negara Bagian

Meskipun negara bagian memiliki KUHP sendiri, hukum pidana federal, yang diatur dalam United States Code (USC), berlaku untuk kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pemerintah federal. Contoh kejahatan federal meliputi:

Perdagangan narkoba antarnegara bagian.
Terorisme.
Penipuan keuangan yang melibatkan bank federal.
Pelanggaran hak sipil federal.

Pemerintah federal memiliki lembaga penegak hukum seperti FBI, DEA, dan ATF, yang beroperasi di bawah Department of Justice. Namun, agen federal tidak berwenang menangani kejahatan negara bagian kecuali ada unsur antarnegara bagian atau pelaku melarikan diri ke negara bagian lain. Misalnya, jika pembunuhan terjadi di Texas dan pelaku tetap berada di Texas, penanganan dilakukan oleh kepolisian negara bagian, bukan FBI.

Konflik antara hukum federal dan negara bagian dapat terjadi, terutama dalam isu seperti legalisasi ganja. Meskipun ganja legal di negara bagian seperti Colorado, itu tetap ilegal di bawah hukum federal (Controlled Substances Act). Namun, sejak 2013, Department of Justice menerapkan kebijakan non-intervensi di negara bagian yang telah melegalkan ganja, selama tidak ada pelanggaran signifikan seperti perdagangan lintas negara bagian.

Prinsip double jeopardy dalam Amandemen Kelima Konstitusi AS melarang seseorang diadili dua kali untuk kejahatan yang sama. Namun, doktrin dual sovereignty memungkinkan pengadilan federal dan negara bagian untuk mengadili pelaku untuk kejahatan yang sama, karena mereka dianggap sebagai yurisdiksi yang terpisah. Contohnya, pelaku penembakan massal dapat diadili di pengadilan negara bagian untuk pembunuhan dan di pengadilan federal untuk pelanggaran hak sipil.

Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan

Penegakan hukum di AS dilakukan oleh sekitar 18.000 lembaga, termasuk kepolisian kota, sheriff daerah, kepolisian negara bagian (state troopers), dan agen federal. Setiap negara bagian memiliki struktur penegakan hukum yang berbeda, dengan nomenklatur dan pendanaan yang bervariasi. Misalnya, di California, California Highway Patrol fokus pada keamanan jalan raya, sementara di Texas, Texas Rangers menangani kejahatan besar.

Sistem peradilan pidana negara bagian juga bervariasi, tetapi umumnya mengikuti struktur berikut:

Pengadilan Tingkat Pertama: Menangani persidangan awal untuk felony dan misdemeanor.
Pengadilan Banding: Mengoreksi kesalahan hukum dari pengadilan tingkat pertama.
Pengadilan Tertinggi Negara Bagian: Berfungsi sebagai otoritas terakhir untuk hukum negara bagian, meskipun kasus yang melibatkan Konstitusi AS dapat dibawa ke Mahkamah Agung AS.

Prinsip presumption of innocence (dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah) dan hak-hak individu dalam Bill of Rights (Amandemen 1–10 Konstitusi AS) berlaku di semua negara bagian. Hak ini meliputi hak atas pengadilan yang adil, hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, dan hak atas penasihat hukum.

Tantangan Sistem Hukum Pidana Negara Bagian

Sistem hukum pidana yang terdesentralisasi ini memiliki beberapa tantangan:

Ketidakseragaman Hukuman: Perbedaan hukuman untuk kejahatan yang sama dapat menciptakan persepsi ketidakadilan. Misalnya, hukuman untuk kepemilikan narkoba di satu negara bagian mungkin hanya denda, tetapi di negara bagian lain bisa berupa penjara bertahun-tahun.
Hukum Kuno: Banyak KUHP masih berisi hukum yang tidak relevan, seperti larangan meniru Santa Claus di Minnesota, yang memerlukan reformasi legislatif.
Beban Sistem Peradilan: Negara bagian dengan populasi besar seperti California menghadapi backlog kasus di pengadilan, menyebabkan penundaan persidangan.
Debat Hukuman Mati: Hukuman mati tetap kontroversial, dengan kritik bahwa itu melanggar hak asasi manusia dan tidak diterapkan secara adil, terutama terhadap minoritas.
Konflik Federal-Negara Bagian: Ketegangan antara hukum federal dan negara bagian, seperti dalam kasus ganja, dapat membingungkan warga dan penegak hukum.
Diskriminasi Rasial: Data menunjukkan bahwa minoritas, khususnya warga kulit hitam, sering menerima hukuman lebih berat untuk kejahatan serupa dibandingkan warga kulit putih, memicu seruan untuk reformasi.

Peluang dan Reformasi

Meskipun memiliki tantangan, sistem hukum pidana negara bagian menawarkan peluang untuk inovasi dan reformasi lokal:

Eksperimen Kebijakan: Negara bagian berfungsi sebagai “laboratorium demokrasi,” memungkinkan uji coba kebijakan seperti legalisasi ganja di Colorado atau penghapusan hukuman mati di Virginia.
Restorative Justice: Beberapa negara bagian seperti Oregon mulai mengadopsi pendekatan restorative justice, yang fokus pada mediasi antara pelaku dan korban daripada hukuman penjara.
Reformasi Hukuman: Negara bagian seperti California telah mengurangi hukuman untuk kejahatan non-kekerasan melalui Proposition 47 (2014), yang mengklasifikasi ulang beberapa felony sebagai misdemeanor.
Teknologi dalam Penegakan Hukum: Penggunaan body camera oleh polisi dan analitik data untuk memprediksi kejahatan semakin populer di negara bagian seperti New York.

Relevansi di Indonesia

Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum pidana nasional (KUHP) yang berlaku seragam, memahami sistem hukum pidana negara bagian AS relevan untuk studi perbandingan hukum. Desentralisasi hukum pidana di AS menyerupai otonomi daerah di Indonesia, di mana daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang mencerminkan nilai lokal, meskipun tetap tunduk pada hukum nasional. Perbandingan ini dapat menginspirasi diskusi tentang bagaimana menyeimbangkan otonomi lokal dengan konsistensi hukum nasional.

Kesimpulan

Sistem hukum pidana di Amerika Serikat ditandai oleh otonomi masing-masing negara bagian dalam memiliki KUHP sendiri, mencerminkan prinsip federalisme dalam Konstitusi AS. Berakar pada tradisi common law Inggris, KUHP negara bagian mengatur berbagai aspek tindak pidana, hukuman, dan prosedur hukum, dengan variasi signifikan antarnegara bagian seperti dalam hukuman mati, kepemilikan ganja, atau hukum senjata. Meskipun hukum federal mengatur kejahatan antarnegara bagian, negara bagian memainkan peran utama dalam penegakan hukum sehari-hari melalui kepolisian dan pengadilan lokal. Sistem ini menawarkan fleksibilitas untuk mencerminkan nilai-nilai lokal, tetapi juga menghadapi tantangan seperti ketidakseragaman hukuman, hukum kuno, dan konflik dengan hukum federal. Dengan reformasi seperti restorative justice dan legalisasi ganja, negara bagian terus berfungsi sebagai laboratorium untuk inovasi hukum pidana. Memahami sistem ini tidak hanya penting untuk konteks AS, tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi studi hukum perbandingan global, termasuk di Indonesia.

Sumber: id.wikipedia.org, en.wikipedia.org, radarhukum.id, tirto.id, republika.co.id, kompas.com, whitehouse.gov, britannica.com, mycountrymobile.com, adlmag.net, detik.com, boombastis.com, stekom.ac.id, bagpem.banjarmasinkota.go.id, id.wikisource.org