Negara Federal: Konstitusi Nasional dan Konstitusi Negara Bagian sebagai Pilar Federalisme

mitsuyokitamura.com, 14 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Negara federal adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan pemerintahan pusat (nasional) dengan pemerintahan daerah (negara bagian, provinsi, atau wilayah) yang masing-masing memiliki kewenangan otonom berdasarkan konstitusi. Salah satu ciri utama negara federal adalah adanya dua tingkat konstitusi: konstitusi nasional, yang mengatur pemerintahan pusat dan hubungan antar-entitas, serta konstitusi negara bagian, yang mengatur pemerintahan lokal di masing-masing unit federal. Sistem ini memungkinkan pembagian kekuasaan yang jelas antara pusat dan daerah, menjaga keseimbangan antara kesatuan nasional dan otonomi regional. Artikel ini menguraikan secara mendetail definisi negara federal, sejarah perkembangannya, struktur dan fungsi konstitusi nasional serta negara bagian, pembagian kewenangan, studi kasus, tantangan, dan relevansi sistem federal pada tahun 2025.

1. Pengantar Negara Federal dan Federalisme

1.1. Definisi Negara Federal

Negara federal adalah negara yang terdiri dari beberapa unit pemerintahan (negara bagian, provinsi, kanton, atau wilayah) yang bersatu dalam satu kesatuan politik di bawah pemerintahan nasional, tetapi masing-masing unit memiliki otonomi tertentu. Menurut Encyclopaedia Britannica, federalisme adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui konstitusi tertulis. Contoh negara federal termasuk Amerika Serikat, Jerman, Australia, Kanada, Swiss, India, dan Brasil.

Ciri utama negara federal meliputi:

Pembagian Kekuasaan: Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dibagi antara pusat dan daerah.
Konstitusi Tertulis: Konstitusi nasional menetapkan aturan dasar dan pembagian kewenangan.
Konstitusi Negara Bagian: Unit federal memiliki konstitusi sendiri untuk mengatur urusan internal.
Independensi Parsial: Negara bagian memiliki kewenangan independen dalam bidang tertentu, tetapi tunduk pada supremasi konstitusi nasional.
Representasi di Pusat: Negara bagian biasanya diwakili dalam badan legislatif nasional, seperti senat.

1.2. Perbedaan dengan Negara Unitari

Berbeda dengan negara unitari (misalnya, Indonesia, Prancis, atau Jepang), di mana kekuasaan terkonsentrasi di pemerintah pusat, negara federal memberikan otonomi signifikan kepada unit-unitnya. Dalam negara unitari, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang didelegasikan oleh pusat dan tidak memiliki konstitusi sendiri. Sebaliknya, di negara federal, unit-unit federal memiliki hak konstitusional yang tidak dapat dicabut sepihak oleh pemerintah pusat.

1.3. Signifikansi Konstitusi Nasional dan Negara Bagian

Konstitusi nasional dan negara bagian adalah pilar utama federalisme, karena:

Konstitusi Nasional: Menjamin kesatuan negara, mengatur hubungan antar-unit federal, dan menetapkan kewenangan pusat (misalnya, pertahanan, hubungan luar negeri).
Konstitusi Negara Bagian: Memungkinkan unit federal mengatur urusan lokal (misalnya, pendidikan, kepolisian) sesuai dengan kebutuhan dan identitas regional, mempromosikan fleksibilitas dan keberagaman.
Keseimbangan Kekuasaan: Kedua konstitusi menciptakan mekanisme checks and balances untuk mencegah dominasi pusat atau daerah.

2. Sejarah Perkembangan Negara Federal

2.1. Awal Mula Federalisme

Konsep federalisme modern berakar pada abad ke-18, terutama dengan pembentukan Amerika Serikat. Sebelumnya, bentuk pemerintahan serupa ditemukan dalam konfederasi kuno, seperti Liga Achaean di Yunani (abad ke-3 SM) atau Konfederasi Swiss (abad ke-13). Namun, federalisme modern ditandai oleh konstitusi tertulis dan pembagian kewenangan yang jelas.

Amerika Serikat (1787): Setelah kemerdekaan dari Inggris, 13 koloni membentuk Konstitusi AS, yang disusun di Konvensi Philadelphia 1787. Konstitusi ini menggantikan Articles of Confederation yang lemah, menciptakan pemerintahan federal dengan pembagian kekuasaan antara pusat dan negara bagian.
Swiss (1848): Konfederasi Swiss bertransformasi menjadi negara federal untuk menyatukan kanton-kanton yang berbeda bahasa dan agama.
Jerman (1871): Di bawah Otto von Bismarck, negara-negara Jerman bersatu menjadi Kekaisaran Jerman dengan sistem federal.

2.2. Perkembangan Abad ke-20

Pada abad ke-20, federalisme diadopsi oleh negara-negara pasca-kolonial dan multietnis untuk mengelola keberagaman, seperti:

India (1950): Setelah kemerdekaan dari Inggris, India mengadopsi sistem federal untuk menyatukan negara-negara bagian dengan bahasa dan budaya yang beragam.
Australia (1901): Enam koloni Inggris di Australia bersatu menjadi Persemakmuran Australia dengan konstitusi federal.
Nigeria (1960): Federalisme digunakan untuk mengelola keberagaman etnis setelah kemerdekaan.

2.3. Federalisme pada 2025

Hingga tahun 2025, federalisme tetap relevan sebagai solusi untuk mengelola keberagaman dan desentralisasi kekuasaan. Namun, tantangan seperti globalisasi, konflik etnis, dan perubahan iklim mendorong negara federal untuk menyesuaikan pembagian kewenangan, misalnya melalui kerja sama lintas-negara bagian dalam isu lingkungan.

3. Struktur dan Fungsi Konstitusi dalam Negara Federal

3.1. Konstitusi Nasional

Konstitusi nasional adalah dokumen tertinggi yang mengatur pemerintahan federal dan hubungan dengan unit-unit federal. Fungsi utamanya meliputi:

Menetapkan Struktur Pemerintahan: Mengatur pembentukan badan legislatif (misalnya, kongres atau parlemen), eksekutif (presiden atau kanselir), dan yudikatif (mahkamah agung).
Pembagian Kewenangan: Menentukan kewenangan eksklusif pemerintah pusat (misalnya, pertahanan, kebijakan moneter) dan kewenangan bersama dengan negara bagian (misalnya, perpajakan).
Supremasi Hukum: Konstitusi nasional memiliki supremasi atas konstitusi negara bagian, seperti diatur dalam Klausul Supremasi (Artikel VI) Konstitusi AS.
Perlindungan Hak: Menjamin hak asasi manusia (HAM) untuk semua warga, seperti Bill of Rights di AS.
Mekanisme Amandemen: Menyediakan prosedur untuk mengubah konstitusi, biasanya melibatkan persetujuan negara bagian untuk menjaga konsensus federal.

Contoh: Konstitusi AS (1787) menetapkan bahwa pemerintah federal bertanggung jawab atas hubungan luar negeri, sementara negara bagian mengatur pendidikan dan hukum pernikahan.

3.2. Konstitusi Negara Bagian

Konstitusi negara bagian mengatur pemerintahan lokal dalam unit federal, dengan karakteristik sebagai berikut:

Otonomi Legislatif: Negara bagian memiliki hak untuk membuat undang-undang dalam kewenangannya, seperti hukum pendidikan, transportasi lokal, atau kepolisian.
Struktur Pemerintahan Lokal: Mengatur badan legislatif, eksekutif (gubernur), dan yudikatif negara bagian.
Fleksibilitas: Konstitusi negara bagian sering lebih rinci dan mudah diubah dibandingkan konstitusi nasional, mencerminkan kebutuhan lokal.
Konsistensi dengan Konstitusi Nasional: Konstitusi negara bagian tidak boleh bertentangan dengan konstitusi nasional.

Contoh: Konstitusi California (AS) mengatur sistem pendidikan publik dan pajak properti, tetapi tunduk pada Konstitusi AS dalam isu seperti kebijakan imigrasi.

3.3. Hubungan Antara Konstitusi Nasional dan Negara Bagian

Supremasi Konstitusi Nasional: Jika terjadi konflik, hukum federal mengungguli hukum negara bagian, seperti diatur dalam Pasal 101 Konstitusi Australia.
Otonomi Terbatas: Negara bagian memiliki kebebasan dalam kewenangannya, tetapi tidak dapat sepihak memisahkan diri dari federasi.
Peran Peradilan: Mahkamah agung atau pengadilan konstitusi (misalnya, Bundesverfassungsgericht di Jerman) bertugas menyelesaikan sengketa antara pusat dan daerah.

4. Pembagian Kewenangan dalam Negara Federal

Pembagian kewenangan adalah inti federalisme, yang diatur dalam konstitusi nasional. Secara umum, kewenangan dibagi menjadi tiga kategori:

4.1. Kewenangan Eksklusif Pemerintah Pusat

Hubungan luar negeri dan diplomasi.
Pertahanan nasional dan angkatan bersenjata.
Kebijakan moneter dan pencetakan mata uang.
Perdagangan antarnegara bagian dan internasional.
Imigrasi dan kewarganegaraan.

Contoh: Di AS, hanya Kongres yang memiliki hak untuk menyatakan perang (Artikel I, Seksi 8 Konstitusi AS).

4.2. Kewenangan Eksklusif Negara Bagian

Pendidikan dan kurikulum sekolah.
Kepolisian dan penegakan hukum lokal.
Pengelolaan sumber daya alam (dalam beberapa kasus).
Hukum keluarga, seperti pernikahan dan perceraian.
Pajak lokal dan pengelolaan properti.

Contoh: Di Jerman, negara bagian (Länder) mengatur sistem pendidikan, termasuk universitas, sesuai dengan konstitusi masing-masing.

4.3. Kewenangan Bersama

Perpajakan (pusat dan daerah dapat mengenakan pajak).
Kesehatan publik.
Infrastruktur transportasi.
Perlindungan lingkungan.

Contoh: Di Australia, baik pemerintah federal maupun negara bagian memiliki kewenangan atas kesehatan, tetapi rumah sakit dikelola oleh negara bagian, sementara kebijakan vaksinasi nasional diatur oleh pusat.

4.4. Kewenangan Sisa (Residual Powers)

Dalam beberapa negara federal, kewenangan yang tidak disebutkan dalam konstitusi nasional otomatis menjadi hak negara bagian. Misalnya, Pasal 10 Amandemen Konstitusi AS menyatakan bahwa kewenangan yang tidak diberikan kepada pemerintah federal diserahkan kepada negara bagian atau rakyat.

5. Studi Kasus: Negara Federal dan Konstitusi

5.1. Amerika Serikat

Konstitusi Nasional: Konstitusi AS (1787) adalah salah satu konstitusi tertulis tertua yang masih berlaku. Dokumen ini terdiri dari tujuh artikel dan 27 amandemen, mengatur pemerintahan federal dan pembagian kewenangan dengan 50 negara bagian.
Konstitusi Negara Bagian: Setiap negara bagian memiliki konstitusi sendiri, misalnya Konstitusi Texas (1876) atau Konstitusi New York (1894). Konstitusi ini mengatur pemerintahan lokal, seperti pemilihan gubernur dan legislatif negara bagian.
Pembagian Kewenangan: Pemerintah federal mengatur perdagangan antarnegara bagian dan kebijakan luar negeri, sementara negara bagian mengatur pendidikan dan hukum pidana lokal.
Contoh Kasus: Dalam Obergefell v. Hodges (2015), Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa pernikahan sesama jenis harus diakui di semua negara bagian, menunjukkan supremasi konstitusi nasional atas hukum negara bagian.
Tantangan: Ketegangan antara pusat dan daerah sering muncul, misalnya dalam isu legalisasi ganja, yang diizinkan di beberapa negara bagian (seperti Colorado) tetapi dilarang oleh hukum federal.

5.2. Jerman

Konstitusi Nasional: Undang-Undang Dasar (Grundgesetz) 1949 mengatur pemerintahan federal Jerman dan hubungan dengan 16 negara bagian (Länder). Dokumen ini menekankan demokrasi dan perlindungan HAM setelah era Nazi.
Konstitusi Negara Bagian: Setiap Land memiliki konstitusi, seperti Konstitusi Bavaria (1946), yang mengatur pendidikan, budaya, dan kepolisian.
Pembagian Kewenangan: Pemerintah federal mengatur pertahanan dan hubungan luar negeri, sementara Länder memiliki otonomi luas dalam pendidikan dan administrasi lokal. Bundesrat (dewan federal) mewakili Länder dalam legislasi nasional.
Contoh Kasus: Pada 2020, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memutuskan bahwa kebijakan moneter Bank Sentral Eropa harus sesuai dengan Grundgesetz, menunjukkan peran pengadilan dalam menjaga keseimbangan federal.
Tantangan: Kesenjangan ekonomi antara Länder timur (bekas Jerman Timur) dan barat memicu debat tentang redistribusi dana federal.

5.3. Australia

Konstitusi Nasional: Konstitusi Australia (1901) menyatukan enam koloni menjadi Persemakmuran Australia. Dokumen ini mengatur pemerintahan federal dan hubungan dengan enam negara bagian serta dua teritori utama.
Konstitusi Negara Bagian: Setiap negara bagian memiliki konstitusi, seperti Konstitusi New South Wales (1902), yang mengatur pemerintahan lokal dan kebijakan seperti transportasi.
Pembagian Kewenangan: Pemerintah federal mengatur imigrasi dan pertahanan, sementara negara bagian mengelola pendidikan dan kesehatan. Pasal 109 Konstitusi Australia menetapkan supremasi hukum federal atas hukum negara bagian yang bertentangan.
Contoh Kasus: Selama pandemi COVID-19 (2020–2022), negara bagian seperti Victoria memberlakukan lockdown independen, tetapi kebijakan karantina internasional diatur oleh pemerintah federal, menunjukkan pembagian kewenangan.
Tantangan: Ketergantungan negara bagian pada dana federal (melalui pajak GST) mengurangi otonomi fiskal.

6. Tantangan dalam Sistem Federal

6.1. Konflik Kewenangan

Sengketa antara pusat dan daerah sering terjadi, terutama dalam kewenangan bersama seperti kesehatan atau lingkungan. Misalnya, di Kanada, provinsi Quebec sering menentang kebijakan federal terkait bahasa atau energi.

6.2. Kesenjangan Ekonomi

Negara bagian yang lebih kaya (misalnya, California di AS atau Bavaria di Jerman) sering merasa dirugikan karena harus mendanai daerah yang lebih miskin melalui redistribusi pajak.

6.3. Kompleksitas Administrasi

Sistem federal dapat menyebabkan birokrasi berlapis, memperlambat pengambilan keputusan. Misalnya, di India, koordinasi antara pusat dan negara bagian dalam isu seperti pengelolaan air sering terhambat.

6.4. Ancaman Separatisme

Otonomi negara bagian dapat memicu sentimen separatisme, seperti di Quebec (Kanada) atau Catalonia (Spanyol, meskipun Spanyol bukan federal murni).

6.5. Adaptasi terhadap Globalisasi

Globalisasi menuntut kerja sama internasional yang sering diatur oleh pemerintah pusat, tetapi negara bagian mungkin memiliki kepentingan lokal yang berbeda, seperti di Australia terkait kebijakan perdagangan dengan Tiongkok.

7. Keunggulan Sistem Federal

7.1. Fleksibilitas dan Keberagaman

Konstitusi negara bagian memungkinkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti sistem pendidikan berbahasa Jerman di Bavaria atau hukum lingkungan ketat di California.

7.2. Checks and Balances

Pembagian kewenangan mencegah konsentrasi kekuasaan, melindungi demokrasi dari otoritarianisme. Misalnya, Mahkamah Agung AS sering membatasi kebijakan federal yang melanggar hak negara bagian.

7.3. Inovasi Kebijakan

Negara bagian dapat menjadi “laboratorium demokrasi,” mencoba kebijakan baru sebelum diadopsi secara nasional. Contohnya, legalisasi ganja di Colorado menjadi model untuk negara bagian lain di AS.

7.4. Stabilitas Politik

Federalisme mengakomodasi keberagaman etnis, bahasa, dan budaya, mengurangi konflik. Di India, sistem federal membantu menyatukan lebih dari 1.400 bahasa dan dialek.

8. Relevansi Federalisme pada 2025

8.1. Mengelola Krisis Global

Sistem federal terbukti efektif dalam menangani krisis seperti pandemi COVID-19, di mana negara bagian dapat mengambil tindakan lokal cepat (misalnya, lockdown) sementara pemerintah pusat mengkoordinasikan sumber daya nasional.

8.2. Perubahan Iklim

Negara bagian memainkan peran kunci dalam kebijakan lingkungan, seperti California yang menetapkan standar emisi ketat di AS, meskipun kebijakan federal lebih longgar.

8.3. Digitalisasi dan Teknologi

Federalisme menghadapi tantangan baru dengan regulasi teknologi, seperti privasi data, yang memerlukan koordinasi antara pusat dan daerah. Di Jerman, Länder memiliki otonomi dalam pendidikan digital, tetapi standar nasional diperlukan untuk bersaing secara global.

8.4. Indonesia dan Federalisme

Indonesia adalah negara unitari dengan otonomi daerah sejak Reformasi 1998, tetapi tidak memiliki konstitusi daerah seperti negara federal. Wacana federalisme pernah muncul pada 1950-an (RIS), tetapi ditolak karena dianggap melemahkan kesatuan nasional. Hingga 2025, sistem desentralisasi Indonesia dianggap cukup untuk mengelola keberagaman tanpa mengadopsi federalisme penuh.

9. Rekomendasi untuk Memperkuat Federalisme

Untuk menjaga efektivitas sistem federal:

Transparansi Pembagian Kewenangan: Konstitusi harus jelas dalam menetapkan kewenangan untuk menghindari sengketa.
Peran Peradilan yang Kuat: Pengadilan konstitusi harus independen untuk menyelesaikan konflik antara pusat dan daerah.
Redistribusi yang Adil: Dana federal harus dialokasikan secara proporsional untuk mengurangi kesenjangan antar-negara bagian.
Partisipasi Publik: Warga harus dilibatkan dalam pembuatan konstitusi negara bagian untuk meningkatkan legitimasi.
Adaptasi terhadap Tantangan Modern: Negara federal harus memperbarui konstitusi untuk menangani isu seperti perubahan iklim dan digitalisasi.

10. Kesimpulan

Negara federal adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kesatuan nasional dengan otonomi regional melalui konstitusi nasional dan konstitusi negara bagian. Konstitusi nasional menetapkan kerangka kesatuan dan kewenangan pusat, sementara konstitusi negara bagian memberikan fleksibilitas untuk mengatur urusan lokal, menciptakan keseimbangan yang mendukung keberagaman dan stabilitas. Studi kasus Amerika Serikat, Jerman, dan Australia menunjukkan bahwa sistem federal efektif dalam mengelola keberagaman, meskipun menghadapi tantangan seperti konflik kewenangan dan kesenjangan ekonomi. Pada 2025, federalisme tetap relevan dalam menangani krisis global, perubahan iklim, dan digitalisasi, dengan konstitusi sebagai pilar utama untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Dengan reformasi yang tepat, sistem federal dapat terus menjadi model pemerintahan yang inklusif, fleksibel, dan demokratis, memenuhi kebutuhan masyarakat modern sambil menghormati identitas regional.