Federalisme Dual: Konsep, Sejarah, dan Implementasi

mitsuyokitamura.com, 17 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Federalisme dual, atau dual federalism, adalah model pemerintahan federal yang menekankan pemisahan yang jelas antara kewenangan pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, di mana masing-masing memiliki yurisdiksi yang terpisah dan otonom. Dalam sistem ini, pemerintah federal dan negara bagian dianggap sebagai mitra yang setara, dengan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi, seperti lapisan pada kue (layer cake federalism). Federalisme dual berakar pada konstitusi Amerika Serikat dan dominan pada abad ke-19, meskipun pengaruhnya tetap relevan dalam diskusi politik modern. Artikel ini menyajikan ulasan mendalam, akurat, dan terpercaya tentang federalisme dual, mencakup pengertian, sejarah, prinsip, implementasi, kelebihan, kekurangan, dan relevansinya, berdasarkan sumber seperti Encyclopaedia Britannica, Cornell Law School, National Constitution Center, dan literatur akademik tentang federalisme.

1. Pengertian Federalisme Dual

1.1 Definisi

Federalisme dual adalah sistem pemerintahan federal di mana kewenangan pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dipisahkan secara tegas berdasarkan konstitusi. Menurut Encyclopaedia Britannica, dalam federalisme dual, pemerintah federal bertanggung jawab atas urusan nasional (seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan perdagangan antarnegara bagian), sedangkan negara bagian memiliki otonomi atas urusan lokal (seperti pendidikan, hukum pidana, dan kesehatan masyarakat). Pemisahan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi salah satu pihak.

Konsep ini sering digambarkan sebagai layer cake federalism, berbeda dengan cooperative federalism (kue marmer), di mana kewenangan federal dan negara bagian bercampur dan saling tumpang tindih (Cornell Law School). Federalisme dual menekankan bahwa kedua tingkat pemerintahan beroperasi dalam “ranah” masing-masing tanpa banyak campur tangan (National Constitution Center).

1.2 Dasar Hukum

Dalam konteks Amerika Serikat, federalisme dual didasarkan pada Konstitusi AS, khususnya:

Amandemen Kesepuluh: “Kekuasaan yang tidak diberikan kepada Amerika Serikat oleh Konstitusi, juga tidak dilarang untuk negara bagian, diserahkan kepada negara bagian masing-masing atau kepada rakyat.” Amandemen ini menegaskan bahwa negara bagian memiliki kewenangan yang tidak secara eksplisit diberikan kepada pemerintah federal (Cornell Law School).
Pasal I, Seksi 8: Menguraikan kekuasaan pemerintah federal, seperti mengatur perdagangan antarnegara bagian, menyatakan perang, dan mengelola mata uang, sementara kewenangan lain tetap pada negara bagian (National Constitution Center).
Doktrin Supremasi: Pasal VI menetapkan bahwa hukum federal lebih tinggi daripada hukum negara bagian jika terjadi konflik, tetapi hanya dalam ranah kewenangan federal (Encyclopaedia Britannica).

1.3 Karakteristik Utama

Pemisahan Kewenangan: Pemerintah federal dan negara bagian memiliki yurisdiksi yang jelas dan terpisah, dengan sedikit tumpang tindih.
Otonomi Negara Bagian: Negara bagian memiliki kebebasan untuk membuat kebijakan sesuai kebutuhan lokal, selama tidak bertentangan dengan hukum federal.
Keseimbangan Kekuasaan: Sistem ini mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu tingkat pemerintahan.
Minimnya Kerjasama: Berbeda dengan federalisme kooperatif, federalisme dual menghindari kolaborasi intensif antara federal dan negara bagian (Cornell Law School).

2. Sejarah Federalisme Dual

2.1 Awal Mula: Konvensi Konstitusi 1787

Federalisme dual muncul sebagai kompromi selama Konvensi Konstitusi AS di Philadelphia pada 1787. Para pendiri AS, seperti James Madison dan Alexander Hamilton, berdebat tentang bagaimana menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah nasional dan negara bagian. Dua kubu utama adalah:

Federalis: Menginginkan pemerintah federal yang kuat untuk menyatukan negara (misalnya, Hamilton).
Anti-Federalis: Mengkhawatirkan dominasi federal dan mendukung otonomi negara bagian (misalnya, Patrick Henry).

Hasilnya adalah Konstitusi AS, yang menetapkan sistem federal dengan pemisahan kewenangan yang jelas, mencerminkan prinsip federalisme dual (National Constitution Center). Federalist Papers, khususnya No. 39 oleh Madison, menjelaskan bahwa pemerintah federal memiliki kewenangan terbatas, sementara negara bagian mempertahankan otonomi signifikan (Encyclopaedia Britannica).

2.2 Dominasi pada Abad ke-19

Federalisme dual mendominasi AS dari kemerdekaan hingga akhir abad ke-19, terutama pada periode 1789–1933. Beberapa peristiwa penting mencerminkan penerapannya:

Marbury v. Madison (1803): Mahkamah Agung di bawah Hakim Agung John Marshall menetapkan judicial review, memungkinkan pengadilan memutuskan apakah hukum negara bagian melanggar Konstitusi, memperkuat batas kewenangan (Cornell Law School).
McCulloch v. Maryland (1819): Putusan ini menegaskan supremasi federal dalam urusan yang diizinkan oleh Konstitusi (seperti perbankan nasional), tetapi juga mengakui otonomi negara bagian di luar ranah federal (National Constitution Center).
Dred Scott v. Sandford (1857): Putusan kontroversial ini mencerminkan federalisme dual dengan membiarkan negara bagian mengatur perbudakan, menyoroti kelemahan sistem dalam menangani isu moral (Encyclopaedia Britannica).

2.3 Transisi ke Federalisme Kooperatif

Federalisme dual mulai memudar pada awal abad ke-20 karena krisis seperti Depresi Besar (1929–1939) dan Perang Dunia II, yang menuntut kerjasama lebih besar antara pemerintah federal dan negara bagian. Program New Deal di bawah Presiden Franklin D. Roosevelt memperluas peran federal dalam ekonomi dan kesejahteraan sosial, menggeser AS menuju federalisme kooperatif. Putusan Mahkamah Agung seperti Wickard v. Filburn (1942) memperluas interpretasi klausul perdagangan, memberikan pemerintah federal kewenangan lebih besar (Cornell Law School).

Meski begitu, federalisme dual tetap memengaruhi politik AS, terutama dalam debat tentang hak negara bagian (states’ rights) dan desentralisasi kekuasaan (National Constitution Center).

3. Prinsip Federalisme Dual

Federalisme dual didasarkan pada beberapa prinsip inti:

3.1 Pemisahan Kekuasaan (Separation of Powers)

Pemerintah federal dan negara bagian memiliki kewenangan yang berbeda, diatur oleh konstitusi. Misalnya, pemerintah federal mengatur perdagangan antarnegara bagian, sementara negara bagian mengatur hukum keluarga dan pendidikan (Encyclopaedia Britannica).

3.2 Otonomi Negara Bagian

Negara bagian memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan nilai lokal, selama tidak melanggar Konstitusi. Ini memungkinkan eksperimen kebijakan, seperti undang-undang perburuhan atau pendidikan yang berbeda antarnegara bagian (Cornell Law School).

3.3 Supremasi Federal

Jika terjadi konflik antara hukum federal dan negara bagian, hukum federal berlaku, tetapi hanya dalam ranah kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi (National Constitution Center).

3.4 Kedaulatan Ganda (Dual Sovereignty)

Pemerintah federal dan negara bagian dianggap sebagai entitas berdaulat dalam yurisdiksi masing-masing, menciptakan keseimbangan yang mencegah dominasi satu pihak (Encyclopaedia Britannica).

4. Implementasi Federalisme Dual

4.1 Di Amerika Serikat

Federalisme dual paling jelas terlihat di AS pada abad ke-19, ketika:

Pendidikan dan Hukum Lokal: Negara bagian mengelola sistem sekolah dan hukum pidana tanpa campur tangan federal.
Perbudakan: Negara bagian memiliki otonomi untuk mengatur perbudakan, yang menyebabkan ketegangan antara negara bagian utara dan selatan (National Constitution Center).
Ekonomi: Pemerintah federal fokus pada perdagangan antarnegara bagian dan mata uang, sementara negara bagian mengatur pajak lokal dan infrastruktur (Encyclopaedia Britannica).

4.2 Di Negara Lain

Meskipun federalisme dual paling terkait dengan AS, prinsipnya dapat ditemukan di negara federal lain:

Kanada: Konstitusi Kanada (British North America Act 1867) memisahkan kewenangan federal (pertahanan, perdagangan) dan provinsi (pendidikan, kesehatan), mencerminkan elemen federalisme dual (Canadian Encyclopedia).
Australia: Konstitusi Australia (1901) memberikan kewenangan spesifik kepada pemerintah federal, dengan sisa kewenangan (residual powers) dipegang oleh negara bagian (Australian Government).
Jerman: Sistem federal Jerman memiliki pemisahan kewenangan antara Bund (federal) dan Länder (negara bagian), meskipun lebih kooperatif dibandingkan federalisme dual murni (Bundesrat.de).

4.3 Contoh Modern

Meskipun federalisme kooperatif mendominasi, elemen federalisme dual tetap ada. Misalnya:

Legalitas Mariyuana di AS: Beberapa negara bagian, seperti Colorado, melegalkan mariyuana untuk penggunaan rekreasi, meskipun tetap ilegal di bawah hukum federal, menunjukkan otonomi negara bagian (Cornell Law School).
Kebijakan Pendidikan: Negara bagian AS masih mengontrol kurikulum sekolah, meskipun ada standar federal seperti Common Core (National Constitution Center).

5. Kelebihan Federalisme Dual

5.1 Otonomi Lokal

Federalisme dual memungkinkan negara bagian menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan nilai lokal, seperti hukum perkawinan atau pajak properti, meningkatkan responsivitas pemerintahan (Encyclopaedia Britannica).

5.2 Eksperimen Kebijakan

Negara bagian dapat bereksperimen dengan kebijakan baru tanpa memengaruhi seluruh negara. Misalnya, Massachusetts memperkenalkan asuransi kesehatan universal pada 2006, yang menjadi model untuk Affordable Care Act (National Constitution Center).

5.3 Pencegahan Tirani

Pemisahan kewenangan mencegah konsentrasi kekuasaan pada pemerintah federal, melindungi kebebasan individu, sebagaimana diinginkan oleh para pendiri AS (Federalist Papers).

5.4 Kompetisi Antarnegara Bagian

Otonomi negara bagian mendorong kompetisi untuk menarik investasi atau penduduk, seperti melalui pajak rendah atau kualitas pendidikan yang lebih baik (Cornell Law School).

6. Kekurangan Federalisme Dual

6.1 Ketimpangan Antarnegara Bagian

Otonomi yang besar dapat menyebabkan disparitas dalam kualitas layanan publik, seperti pendidikan atau kesehatan, antara negara bagian kaya dan miskin (Encyclopaedia Britannica).

6.2 Konflik Yurisdiksi

Pemisahan kewenangan yang tegas sering memicu sengketa hukum, seperti antara hukum federal dan negara bagian tentang perbudakan atau hak sipil (National Constitution Center).

6.3 Kurangnya Koordinasi

Federalisme dual dapat menghambat respons terhadap krisis nasional, seperti bencana alam atau resesi ekonomi, karena kurangnya kerjasama (Cornell Law School).

6.4 Dukungan terhadap Ketidakadilan

Pada abad ke-19, federalisme dual memungkinkan negara bagian selatan mempertahankan perbudakan dan segregasi rasial, menunjukkan bahwa otonomi lokal dapat melanggengkan ketidakadilan (Encyclopaedia Britannica).

7. Relevansi Federalisme Dual di Era Modern

Meskipun federalisme kooperatif lebih dominan sejak abad ke-20, federalisme dual tetap relevan dalam beberapa konteks:

7.1 Debat Hak Negara Bagian

Isu seperti legalitas senjata, aborsi, dan mariyuana terus memicu perdebatan tentang otonomi negara bagian versus kekuasaan federal. Misalnya, putusan Mahkamah Agung dalam Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022) mengembalikan regulasi aborsi ke negara bagian, mencerminkan semangat federalisme dual (Cornell Law School).

7.2 Desentralisasi Politik

Di tengah polarisasi politik, beberapa pihak di AS mendukung desentralisasi kekuasaan untuk memberikan negara bagian lebih banyak kendali atas isu-isu seperti pajak atau lingkungan (National Constitution Center).

7.3 Federalisme di Negara Lain

Prinsip federalisme dual memengaruhi negara federal seperti India, di mana pemerintah pusat dan negara bagian memiliki kewenangan terpisah, meskipun dengan elemen kooperatif (Indian Constitution).

7.4 Tantangan Globalisasi

Globalisasi dan krisis seperti pandemi COVID-19 menunjukkan keterbatasan federalisme dual, karena tantangan lintas batas memerlukan koordinasi yang lebih besar. Namun, otonomi lokal tetap penting untuk menyesuaikan respons dengan kondisi daerah (Encyclopaedia Britannica).

8. Kritik terhadap Federalisme Dual

8.1 Ketidakefisienan

Kritikus berpendapat bahwa pemisahan kewenangan yang kaku menyebabkan duplikasi tugas dan inefisiensi, seperti dalam pengelolaan infrastruktur atau penegakan hukum (Cornell Law School).

8.2 Ketimpangan Hak

Federalisme dual dapat menghasilkan perbedaan hak antarnegara bagian, seperti hak suara atau akses kesehatan, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan nasional (National Constitution Center).

8.3 Ketegangan Politik

Pemisahan kewenangan sering memicu konflik politik, terutama ketika negara bagian menentang kebijakan federal, seperti dalam isu imigrasi atau perubahan iklim (Encyclopaedia Britannica).

9. Kesimpulan

Federalisme dual adalah model pemerintahan yang menekankan pemisahan kewenangan antara pemerintah federal dan negara bagian, dengan masing-masing memiliki otonomi dalam yurisdiksi yang ditentukan oleh konstitusi. Berakar pada Konstitusi AS, sistem ini mendominasi Amerika Serikat pada abad ke-19, memberikan negara bagian kebebasan untuk mengatur urusan lokal sambil menjaga keseimbangan kekuasaan dengan pemerintah federal. Meskipun digantikan oleh federalisme kooperatif pada abad ke-20, federalisme dual tetap relevan dalam debat tentang hak negara bagian, desentralisasi, dan otonomi lokal. Kelebihannya, seperti fleksibilitas kebijakan lokal dan pencegahan tirani, diimbangi oleh kekurangan seperti ketimpangan dan kurangnya koordinasi. Seperti dikatakan oleh James Madison dalam Federalist Papers No. 39, “Pemerintah federal harus memiliki kewenangan yang terbatas, sementara negara bagian mempertahankan kedaulatan mereka” (Federalist Papers). Dengan memahami federalisme dual, kita dapat mengapresiasi dinamika kompleks dalam sistem federal dan relevansinya dalam menghadapi tantangan politik modern.