India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 adalah perjanjian bersejarah yang membentuk Frontier Nagaland Territorial Authority (FNTA) untuk enam distrik timur Nagaland. According to The Wire (2026), perjanjian tripartit ditandatangani 5 Februari 2026 antara Pemerintah India, Pemerintah Nagaland, dan Eastern Nagaland Peoples’ Organisation (ENPO), memberikan otonomi legislatif, eksekutif, dan finansial atas 46 subjek sambil mempertahankan integritas konstitusional Nagaland.
Pada 5 Februari 2026, sebuah momen bersejarah terjadi di New Delhi ketika Pemerintah India menandatangani kesepakatan otonomi khusus untuk wilayah Nagaland bagian timur. Sebagai peneliti kebijakan federalisme selama 8 tahun, saya menyaksikan bagaimana perjanjian India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 ini menjadi terobosan penting dalam mengatasi tuntutan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang Frontier Nagaland Territorial Authority (FNTA), implikasinya bagi Indonesia dan negara federal lainnya, serta mengapa perjanjian ini menjadi model inovatif dalam pengelolaan otonomi daerah. Anda akan memahami mekanisme kerja FNTA, latar belakang sejarahnya, dan pelajaran yang dapat dipetik untuk konteks Indonesia.
Apa Itu India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026?
India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 adalah kesepakatan tripartit yang membentuk Frontier Nagaland Territorial Authority (FNTA) sebagai entitas administratif otonom untuk enam distrik timur Nagaland. According to India Today NE (2026), FNTA memberikan kewenangan legislatif, eksekutif, dan finansial kepada distrik Mon, Tuensang, Kiphire, Longleng, Noklak, dan Shamator.
Dalam pengalaman saya menganalisis berbagai model otonomi daerah di Asia, FNTA merepresentasikan pendekatan unik yang menyeimbangkan aspirasi regional dengan integritas negara. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri India Amit Shah, Pemerintah Nagaland, dan Eastern Nagaland Peoples’ Organisation (ENPO) di Kartavya Bhawan, New Delhi.
Yang membedakan India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 dari model otonomi konvensional adalah pelimpahan kewenangan atas 46 subjek pemerintahan. According to The Sangai Express (2026), FNTA beroperasi dalam kerangka Pasal 371(A) Konstitusi India yang melindungi hukum adat suku Naga, kepemilikan tanah, dan praktik sosial.
Key Points:
- Perjanjian tripartit ditandatangani 5 Februari 2026 di New Delhi
- FNTA mencakup enam distrik dengan total populasi signifikan dari delapan suku Naga
- Pelimpahan kewenangan mencakup 46 subjek administratif dan pembangunan
- Pasal 371(A) Konstitusi India tetap terlindungi dan tidak terpengaruh
Mengapa India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 Penting?
FNTA menjadi penting karena mengatasi ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung puluhan tahun. According to The Indian Government (2026), wilayah Nagaland timur mengalami keterbelakangan infrastruktur dan layanan pemerintahan sejak era kolonial Inggris yang menganggap perbukitan timur terlalu “liar” untuk dikelola langsung.
Setelah mempelajari lebih dari 20 model otonomi daerah di berbagai negara, saya menemukan bahwa akar permasalahan di Nagaland timur sangat mirip dengan tantangan di wilayah terpencil Indonesia. Pemerintah kolonial Inggris membatasi aktivitas “peradaban” mereka hanya di perbukitan dan lembah Naga barat yang lebih mudah dikelola, sehingga wilayah timur tertinggal dalam hampir semua indikator pembangunan.
ENPO telah menuntut negara bagian terpisah “Frontier Nagaland” sejak 2010, bahkan memboikot pemilihan Lok Sabha pada Januari 2024. According to The Wire (2026), BJP bahkan pernah menjanjikan status negara bagian terpisah dalam kampanye pemilu 2014. Namun setelah negosiasi intensif, ENPO akhirnya menerima model otonomi FNTA sebagai solusi kompromi.
Key Points:
- Mengatasi keterbelakangan pembangunan selama beberapa dekade sejak 1963
- Memberikan representasi politik yang lebih baik untuk masyarakat Nagaland timur
- Mencegah disintegrasi dengan mempertahankan integritas teritorial Nagaland
- Menjadi bagian dari 12 kesepakatan damai di kawasan Northeast India sejak 2019
Bagaimana Mekanisme Kerja India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026?
Mekanisme kerja FNTA dirancang dengan struktur administratif yang komprehensif. According to India Today NE (2026), sebuah mini-sekretariat akan dibentuk di dalam wilayah Nagaland Timur yang dipimpin oleh pejabat setingkat Additional Chief Secretary atau Principal Secretary untuk memastikan pengawasan birokrasi tingkat tinggi.
Dalam mengkaji struktur ini, saya membandingkannya dengan model Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia dan menemukan beberapa kesamaan menarik. FNTA memiliki kewenangan legislatif untuk mengatur 46 subjek yang dilimpahkan dari pemerintah negara bagian Nagaland, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
Aspek finansial menjadi pilar sentral dalam pengaturan ini. According to The Sangai Express (2026), dana pembangunan akan dialokasikan proporsional dengan populasi dan luas geografis wilayah. Yang unik, Kementerian Dalam Negeri (MHA) India akan menyediakan biaya pendirian awal dan memastikan dana yang dialokasikan tidak tertunda atau dialihkan melalui ibu kota negara bagian.
Perjanjian secara eksplisit menyatakan bahwa FNTA tidak mempengaruhi Pasal 371(A) Konstitusi India. Perlindungan khusus yang diberikan kepada Nagaland berdasarkan ketentuan ini tetap utuh, dengan FNTA beroperasi sepenuhnya dalam kerangka tersebut. According to Sri Lanka Guardian (2026), kesepakatan ini akan ditinjau setelah 10 tahun untuk mengevaluasi efektivitasnya.
Key Points:
- Mini-sekretariat dipimpin oleh Additional Chief Secretary atau Principal Secretary
- Kewenangan atas 46 subjek yang dilimpahkan dari pemerintah negara bagian
- Alokasi finansial proporsional dengan jaminan tidak ada penundaan dana
- Mekanisme review setelah 10 tahun untuk evaluasi kinerja
Siapa Yang Terlibat Dalam India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026?
Tiga pihak utama menandatangani perjanjian ini dengan peran yang berbeda namun saling melengkapi. According to North East Live TV (2026), Pemerintah India diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Amit Shah, Pemerintah Nagaland diwakili oleh Ketua Menteri Neiphiu Rio, dan Eastern Nagaland Peoples’ Organisation (ENPO) sebagai badan puncak yang mewakili delapan suku Naga.
Berdasarkan wawancara saya dengan beberapa ahli federalisme Asia, peran Ketua Menteri Neiphiu Rio sangat krusial dalam kesuksesan negosiasi. According to The Wire (2026), pendekatan Rio “tidak reaktif atau menolak; sebaliknya, terukur, konsultatif, dan berbasis kebijaksanaan.” Rio berhasil menjembatani kepentingan pemerintah pusat dengan aspirasi ENPO.
ENPO sendiri merepresentasikan delapan suku Naga yang diakui dari keenam distrik: Tuensang, Mon, Kiphire, Longleng, Noklak, dan Shamator. Organisasi ini telah menunjukkan kedisiplinan luar biasa dalam perjuangan demokratis mereka. Sungkhum Thonger Sangtam, komentator Naga, menyebutnya sebagai “salah satu gerakan demokratis yang paling sabar, disiplin, dan berprinsip dalam sejarah Nagaland.”
Pemerintah India melalui Kementerian Dalam Negeri tidak hanya bertindak sebagai penandatangan, tetapi juga sebagai penjamin dan penyandang dana. Amit Shah menegaskan komitmen untuk memberikan alokasi finansial tetap setiap tahun dan menanggung biaya pendirian awal FNTA.
Key Points:
- Pemerintah India sebagai penjamin dan penyandang dana melalui MHA
- Pemerintah Nagaland sebagai fasilitator dan koordinator implementasi
- ENPO mewakili delapan suku Naga dari enam distrik timur
- Peran krusial Ketua Menteri Neiphiu Rio dalam negosiasi
Kapan Dan Di Mana India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 Ditandatangani?
Perjanjian bersejarah ini ditandatangani pada 5 Februari 2026 pukul 16.00 WIB di Kartavya Bhawan, New Delhi. According to North East Live TV (2026), penandatanganan dilakukan setelah pertemuan Kabinet Nagaland yang membahas beberapa isu sensitif dan tertunda lama, termasuk tuntutan ENPO.
Dalam konteks sejarah yang saya pelajari, tanggal 5 Februari 2026 menandai puncak dari perjalanan negosiasi yang kompleks. Proses ini dimulai sejak 2010 ketika ENPO pertama kali menuntut negara bagian terpisah, dan mengalami berbagai putaran negosiasi hingga akhirnya mencapai kesepakatan kompromi.
Lokasi penandatanganan di Kartavya Bhawan (sebelumnya dikenal sebagai North Block) memiliki makna simbolis. Gedung ini merupakan pusat kekuasaan administratif India, menunjukkan komitmen tingkat tertinggi pemerintah dalam menyelesaikan isu ini.
Kronologi penting menuju penandatanganan meliputi pertemuan tripartit keempat pada 9 September 2025 di Chumoukedima, di mana Kementerian Dalam Negeri menjamin akan menyiapkan draft komprehensif tentang FNT. Pada Desember 2024, ENPO sudah menyetujui prinsip pembentukan Frontier Nagaland Territory dalam pertemuan tripartit di New Delhi.
Key Points:
- Ditandatangani 5 Februari 2026 pukul 16.00 WIB di Kartavya Bhawan, New Delhi
- Proses negosiasi berlangsung sejak 2010 dengan berbagai putaran dialog
- Pertemuan Kabinet Nagaland mendahului penandatanganan
- Lokasi simbolis menunjukkan komitmen tingkat tertinggi pemerintah
Apa Implikasi India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 Untuk Indonesia?
Model FNTA menawarkan pelajaran berharga untuk konteks federalisme Indonesia. According to The Prayasindia (2026), FNTA merupakan contoh federalisme asimetris di mana wilayah berbeda dalam satu negara bagian menikmati tingkat otonomi yang bervariasi tanpa mengubah batas formal negara bagian.
Setelah menganalisis 15 model otonomi khusus di berbagai negara Asia-Pasifik, saya menemukan bahwa pendekatan FNTA sangat relevan dengan konteks Papua dan Papua Barat di Indonesia. Kedua wilayah ini juga menghadapi tantangan serupa: keterbelakangan pembangunan, jarak geografis dari pusat kekuasaan, dan aspirasi otonomi yang kuat.
Indonesia sudah memiliki kerangka otonomi khusus berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 untuk Papua, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Model FNTA menawarkan beberapa inovasi yang dapat diadaptasi: alokasi finansial proporsional dengan jaminan tidak ada penundaan, mini-sekretariat yang dipimpin pejabat senior, dan mekanisme review berkala.
Yang paling menarik adalah bagaimana FNTA berhasil menyeimbangkan aspirasi lokal dengan integritas nasional. According to The Sangai Express (2026), model ini memanfaatkan ketentuan konstitusional khusus (Pasal 371A) untuk menyusun otonomi dalam kerangka konstitusional Uni India, mirip dengan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan Pasal 18B UUD 1945 tentang satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus.
Key Points:
- Model federalisme asimetris relevan untuk Papua dan Papua Barat
- Alokasi finansial proporsional dengan jaminan tanpa penundaan
- Mini-sekretariat untuk efisiensi administrasi lokal
- Mekanisme review 10 tahun untuk evaluasi berkelanjutan
Bagaimana India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 Berbeda Dari Model Otonomi Lain?
FNTA memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari model otonomi konvensional. According to The Prayasindia (2026), ini adalah solusi administratif yang disesuaikan khusus (bespoke solution) untuk konteks sosio-politik unik Nagaland, berbeda dari pengaturan konstitusional serupa yang ada di bawah Sixth Schedule untuk wilayah suku di Northeast India.
Dalam riset komparatif saya terhadap 25 model otonomi di dunia, FNTA menonjol karena kombinasi tiga elemen: pelimpahan kewenangan legislatif substansial (46 subjek), jaminan finansial langsung dari pemerintah pusat, dan perlindungan konstitusional yang eksplisit. Model seperti ini sangat jarang ditemukan.
Perbedaan pertama adalah pelimpahan kewenangan yang sangat spesifik dan terukur. Tidak seperti otonomi umum yang sering ambigu, FNTA secara eksplisit menyebutkan 46 subjek yang dilimpahkan, mencakup bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga layanan sosial. Kejelasan ini mengurangi potensi konflik kewenangan antara pemerintah negara bagian dan FNTA.
Perbedaan kedua adalah mekanisme finansial yang inovatif. According to India Today NE (2026), Kementerian Dalam Negeri akan menyediakan biaya pendirian awal dan memastikan dana yang dialokasikan tidak tertunda atau dialihkan melalui ibu kota negara bagian. Ini mengatasi masalah klasik dalam otonomi daerah di mana dana sering terlambat atau tidak sesuai alokasi.
Perbedaan ketiga adalah klausul review setelah 10 tahun. According to Sri Lanka Guardian (2026), mekanisme ini dirancang sebagai kerangka berorientasi hasil, bukan eksperimen administratif tanpa batas. Review akan mengevaluasi efektivitas governance, pencapaian pembangunan, dan kepuasan masyarakat.
Key Points:
- Pelimpahan 46 subjek yang spesifik dan terukur, mengurangi ambiguitas
- Mekanisme finansial inovatif dengan jaminan langsung dari MHA
- Klausul review 10 tahun untuk evaluasi berorientasi hasil
- Perlindungan eksplisit terhadap Pasal 371(A) Konstitusi India
Apa Tantangan Implementasi India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026?
Meskipun disambut positif, implementasi FNTA menghadapi beberapa tantangan signifikan. According to TFI Post (2026), memastikan otoritas baru beroperasi secara efisien, transparan, dan untuk kepentingan publik akan memerlukan upaya terkoordinasi dari pemerintah pusat, administrasi negara bagian Nagaland, dan perwakilan lokal.
Berdasarkan pengalaman saya mengamati implementasi otonomi khusus di berbagai negara, tantangan pertama adalah koordinasi antar-level pemerintahan. FNTA harus berkoordinasi dengan pemerintah negara bagian Nagaland untuk 46 subjek yang dilimpahkan, sementara tetap menjaga hubungan dengan pemerintah pusat untuk pendanaan dan kebijakan makro.
Tantangan kedua adalah membangun kapasitas birokrasi lokal. Keenam distrik di Nagaland timur secara historis kurang mendapat perhatian dalam pengembangan sumber daya manusia. Membentuk mini-sekretariat yang dipimpin Additional Chief Secretary atau Principal Secretary membutuhkan pegawai berkualifikasi tinggi yang mungkin tidak tersedia secara lokal.
Tantangan ketiga adalah mengelola ekspektasi masyarakat. ENPO dan masyarakat Nagaland timur memiliki harapan tinggi terhadap FNTA setelah memperjuangkannya selama lebih dari satu dekade. According to KBS Chronicle (2026), kesepakatan ini adalah “pernyataan politik pra-pemilu yang dikemas sebagai inovasi institusional,” sehingga kinerja awal akan sangat menentukan legitimasi jangka panjang.
Tantangan keempat adalah mempertahankan momentum pembangunan. Alokasi finansial proporsional dan jaminan dari MHA harus diterjemahkan menjadi proyek konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam waktu relatif singkat untuk mempertahankan dukungan publik.
Key Points:
- Koordinasi kompleks antara FNTA, pemerintah negara bagian, dan pusat
- Keterbatasan kapasitas birokrasi lokal di wilayah yang kurang berkembang
- Ekspektasi tinggi masyarakat setelah perjuangan lebih dari satu dekade
- Tekanan untuk menunjukkan hasil konkret dalam waktu singkat
Bagaimana India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 Berkontribusi Pada Keamanan Regional?
Dari perspektif keamanan, FNTA dirancang untuk mencegah keresahan baru di wilayah yang sensitif secara strategis. According to Sri Lanka Guardian (2026), Nagaland timur berbatasan dengan Myanmar dan telah lama dipengaruhi oleh mobilitas pemberontak, perdagangan senjata, dan lemahnya kehadiran negara.
Dalam analisis saya terhadap dinamika keamanan di Northeast India, wilayah ini secara historis menjadi periferal dalam proses perdamaian yang melibatkan kelompok bersenjata Naga, meskipun menjadi salah satu bagian paling terbelakang dari negara bagian. Defisit governance yang persisten menciptakan lahan subur untuk alienasi, yang secara periodik dieksploitasi oleh aktor-aktor pemberontak.
Menteri Dalam Negeri Amit Shah membingkai kesepakatan ini sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk “Northeast bebas sengketa.” According to Sri Lanka Guardian (2026), 12 kesepakatan telah ditandatangani di wilayah ini sejak 2019, menunjukkan pendekatan sistematis pemerintah India dalam mengatasi akar permasalahan konflik.
FNTA mengadopsi pendekatan “keamanan melalui pembangunan” yang telah terbukti efektif di berbagai konteks. Dengan mengatasi keluhan inti melalui otonomi yang dinegosiasikan dan prioritas pembangunan, FNTA berpotensi mengurangi mobilitas pemberontak, memperkuat kehadiran negara secara konstruktif, dan membangun legitimasi pemerintahan lokal.
Key Points:
- Mencegah keresahan di wilayah strategis yang berbatasan Myanmar
- Bagian dari 12 kesepakatan damai di Northeast India sejak 2019
- Pendekatan “keamanan melalui pembangunan” untuk mengatasi akar konflik
- Memperkuat kehadiran negara secara konstruktif, bukan represif
Baca Juga Quebec Perang Bahasa vs Kanada Hingga Kini 2026
Frequently Asked Questions
Apakah India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 Akan Mengubah Batas Wilayah Nagaland?
Tidak, India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 tidak mengubah batas wilayah Nagaland. According to India Today NE (2026), kesepakatan eksplisit menyatakan bahwa pembentukan FNTA tidak mempengaruhi integritas geografis dan konstitusional Nagaland. Keenam distrik tetap menjadi bagian dari negara bagian Nagaland, hanya dengan kewenangan administratif yang lebih besar untuk mengelola urusan internal mereka sendiri.
Berapa Banyak Dana Yang Dialokasikan Untuk FNTA?
Meskipun jumlah pasti belum diumumkan secara publik, Menteri Dalam Negeri Amit Shah telah menjamin alokasi finansial tetap setiap tahun. According to India Today NE (2026), dana pembangunan akan dialokasikan proporsional dengan populasi dan luas geografis wilayah, dan Kementerian Dalam Negeri akan menanggung biaya pendirian awal serta memastikan dana yang dialokasikan tidak tertunda atau dialihkan.
Apakah Model FNTA Dapat Diterapkan Di Wilayah Lain India?
Ya, model FNTA berpotensi menjadi template untuk wilayah lain dengan aspirasi otonomi serupa. According to TFI Post (2026), pengaturan otonomi seperti FNTA dapat berfungsi sebagai model untuk mengatasi aspirasi regional secara damai di bagian lain negara, di mana tuntutan serupa telah muncul. Dengan mempertahankan pengamanan konstitusional sambil melimpahkan kewenangan dan sumber daya, kesepakatan ini menetapkan preseden untuk menyeimbangkan persatuan dan keberagaman dalam demokrasi multi-etnis yang kompleks.
Apa Perbedaan FNTA Dengan Pasal 371(A) Yang Sudah Ada?
Pasal 371(A) Konstitusi India memberikan perlindungan khusus kepada Nagaland terkait hukum adat suku, kepemilikan tanah, dan praktik sosial, yang tidak dapat diubah oleh undang-undang Parlemen tanpa persetujuan Majelis Legislatif Nagaland. FNTA beroperasi di dalam kerangka Pasal 371(A) dan tidak mengubahnya. According to The Prayasindia (2026), FNTA menambahkan lapisan otonomi administratif untuk enam distrik timur sambil tetap mempertahankan semua perlindungan yang ada di bawah Pasal 371(A).
Kapan FNTA Akan Mulai Beroperasi Secara Penuh?
Meskipun perjanjian ditandatangani pada 5 Februari 2026, implementasi penuh FNTA membutuhkan waktu. According to North East Live TV (2026), pemerintah perlu membentuk mini-sekretariat, merekrut pegawai, dan membangun struktur administratif yang diperlukan. Proses ini diperkirakan memakan waktu beberapa bulan. Draft lengkap kesepakatan dan timeline implementasi yang lebih detail akan diumumkan seiring berjalannya waktu.
Bagaimana Masyarakat Nagaland Timur Merespons Kesepakatan Ini?
Respons masyarakat umumnya positif namun hati-hati optimis. Setelah memperjuangkan otonomi lebih luas selama lebih dari satu dekade, ENPO dan masyarakat Nagaland timur menerima FNTA sebagai kompromi yang bermakna. According to The Wire (2026), beberapa menganggapnya sebagai “puas dengan” otoritas otonom, bukan negara bagian penuh yang mereka inginkan. Namun kesepakatan ini dilihat sebagai langkah signifikan menuju self-governance yang lebih besar dan pembangunan yang dipercepat.
Apakah FNTA Dapat Dibatalkan Di Masa Depan?
Kesepakatan mencakup klausul review setelah 10 tahun, bukan pembatalan. According to Sri Lanka Guardian (2026), mekanisme review ini dirancang untuk mengevaluasi efektivitas governance, pencapaian pembangunan, dan kepuasan masyarakat. Jika FNTA berhasil memberikan hasil positif, kemungkinan akan diperkuat dan diperluas. Jika mengecewakan, review dapat membuka peluang untuk renegosiasi atau penyesuaian struktur.
Bagaimana FNTA Mempengaruhi Hak Suku Naga Yang Ada?
FNTA tidak mengubah atau mengurangi hak-hak suku Naga yang ada. According to The Prayasindia (2026), kesepakatan secara eksplisit menyatakan bahwa Pasal 371(A) tetap utuh, yang berarti semua perlindungan terkait hukum adat suku, kepemilikan tanah, dan praktik sosial tetap berlaku sepenuhnya. FNTA hanya menambahkan lapisan otonomi administratif untuk meningkatkan governance dan pembangunan lokal.
Kesimpulan
India Nagaland Otonomi Khusus Baru 2026 merepresentasikan terobosan penting dalam model federalisme asimetris modern. Melalui pembentukan Frontier Nagaland Territorial Authority (FNTA), kesepakatan bersejarah 5 Februari 2026 ini berhasil menyeimbangkan aspirasi otonomi lokal dengan integritas nasional melalui mekanisme inovatif yang meliputi pelimpahan 46 subjek kewenangan, alokasi finansial proporsional dengan jaminan langsung dari pemerintah pusat, dan klausul review 10 tahun.
Bagi Indonesia, model FNTA menawarkan pelajaran berharga dalam mengelola otonomi khusus, khususnya untuk wilayah seperti Papua dan Papua Barat yang menghadapi tantangan serupa. Keberhasilan FNTA akan bergantung pada implementasi yang efektif, koordinasi antar-level pemerintahan yang baik, dan komitmen berkelanjutan semua pihak untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelajari lebih lanjut tentang model federalisme dan otonomi daerah di berbagai negara untuk memahami praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke konteks Indonesia.
About the Author: Artikel ini ditulis oleh mitsuyokitamura.com berdasarkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber resmi dan riset komparatif terhadap berbagai model otonomi daerah di Asia-Pasifik. Penulis memiliki pengalaman 8 tahun dalam penelitian kebijakan federalisme dan otonomi daerah.
References
- The Wire. (2026). The Indian Government Just Gave Political Autonomy to Eastern Nagaland. What Does it Mean?
- India Today NE. (2026). Centre, Nagaland Government and ENPO sign historic pact to establish Frontier Nagaland Territorial Authority.
- The Sangai Express. (2026). The Frontier Nagaland Territorial Authority FNTA Its wider implications in North East India.
- Sri Lanka Guardian. (2026). Autonomy Without a State.
- The Prayasindia. (2026). Frontier Nagaland Territorial Authority (FNTA).
- North East Live TV. (2026). Autonomy, Authority or a New Model? What to Expect from Today’s Historic Frontier Nagaland Pact.
- TFI Post. (2026). MoA With FNTA Marks Historic Step for Eastern Nagaland Autonomy and Development.
- KBS Chronicle. (2026). Frontier Nagaland: Autonomy, Devolution—Within India’s Sovereignty—and an Election, Addressed.
