Imigrasi dan Kewarganegaraan dalam Negara Federasi: Dinamika dan Tantangan

mitsuyokitamura.com, 31 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Negara federasi, yang ditandai oleh pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas subnasional (seperti negara bagian, provinsi, atau kanton), memiliki pendekatan unik terhadap imigrasi dan kewarganegaraan. Struktur federal menciptakan dinamika kompleks dalam pengelolaan imigrasi, penentuan status kewarganegaraan, dan integrasi pendatang, karena kebijakan sering kali melibatkan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, dan Swiss adalah contoh federasi yang telah mengembangkan sistem imigrasi dan kewarganegaraan yang mencerminkan keseimbangan antara otoritas pusat dan fleksibilitas regional. Artikel ini menyajikan ulasan mendetail, akurat, dan terpercaya tentang imigrasi dan kewarganegaraan dalam negara federasi, mencakup kerangka hukum, tantangan, studi kasus, dan tren masa depan, berdasarkan sumber seperti laporan PBB, jurnal akademik, undang-undang nasional, dan analisis dari organisasi seperti Migration Policy Institute.

Pengertian Negara Federasi dan Konteks Imigrasi

Negara federasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan dibagi antara pemerintah pusat dan unit subnasional, yang masing-masing memiliki kewenangan tertentu sesuai konstitusi. Dalam konteks imigrasi dan kewarganegaraan, pemerintah pusat biasanya mengatur kebijakan imigrasi nasional, seperti kontrol perbatasan, visa, dan naturalisasi, karena isu-isu ini berkaitan dengan kedaulatan dan hubungan internasional. Namun, unit subnasional sering kali memiliki peran dalam implementasi kebijakan, integrasi imigran, dan dalam beberapa kasus, menentukan alokasi pendatang berdasarkan kebutuhan lokal.

Imigrasi mengacu pada perpindahan individu melintasi perbatasan internasional untuk tinggal sementara atau permanen, baik sebagai pekerja, pelajar, pengungsi, atau pendatang lainnya. Kewarganegaraan adalah status hukum yang memberikan hak dan kewajiban tertentu, seperti hak memilih, akses ke layanan publik, dan perlindungan konsuler. Dalam federasi, kedua isu ini sering kali memunculkan ketegangan antara kebijakan nasional yang seragam dan kebutuhan regional yang beragam.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM, 2023), federasi seperti AS, Kanada, dan Australia adalah tujuan utama imigran global, menyumbang lebih dari 40% dari 281 juta migran internasional pada 2020. Struktur federal memungkinkan fleksibilitas dalam menangani arus migrasi, tetapi juga menciptakan tantangan koordinasi dan potensi konflik antara pusat dan daerah.

Kerangka Hukum Imigrasi dalam Negara Federasi

1. Otoritas Pemerintah Pusat

Dalam sebagian besar negara federasi, pemerintah pusat memiliki kewenangan eksklusif atas kebijakan imigrasi nasional, termasuk:

Kontrol Perbatasan: Mengatur masuk dan keluarnya individu melalui bandara, pelabuhan, dan perbatasan darat.
Kebijakan Visa: Menentukan kategori visa (kerja, pelajar, keluarga, atau kemanusiaan) dan persyaratan penerbitannya.
Deportasi dan Penegakan Hukum: Menangani pelanggaran imigrasi, seperti tinggal melebihi masa visa atau masuk tanpa izin.
Kebijakan Pengungsi: Mengatur penerimaan pengungsi sesuai konvensi internasional, seperti Konvensi Jenewa 1951.

Misalnya, di Amerika Serikat, imigrasi diatur oleh pemerintah federal melalui Immigration and Nationality Act (INA) 1965 dan dikelola oleh lembaga seperti US Citizenship and Immigration Services (USCIS) dan Customs and Border Protection (CBP). Mahkamah Agung AS telah menegaskan bahwa imigrasi adalah domain federal, seperti dalam putusan Arizona v. United States (2012), yang membatalkan undang-undang imigrasi Arizona karena melanggar otoritas pusat.

2. Peran Unit Subnasional

Meskipun pemerintah pusat mendominasi, unit subnasional sering memiliki peran penting dalam:

Integrasi Imigran: Menyediakan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja untuk imigran. Misalnya, di Kanada, provinsi seperti Ontario dan Quebec mengelola program bahasa dan integrasi budaya.
Kebijakan Lokal: Beberapa negara bagian atau kota menetapkan kebijakan “sanctuary” untuk melindungi imigran tanpa dokumen dari deportasi. Di AS, kota seperti San Francisco dan New York membatasi kerja sama dengan otoritas imigrasi federal.
Seleksi Imigran: Di federasi tertentu, unit subnasional dapat memilih imigran berdasarkan kebutuhan ekonomi lokal. Contohnya, Program Nominee Provinsi (PNP) di Kanada memungkinkan provinsi seperti British Columbia menominasikan pekerja terampil untuk status penduduk permanen.

3. Variasi Antar Federasi

Kerangka hukum imigrasi bervariasi antar negara federasi:

Kanada: Sistem poin (Express Entry) yang dikelola secara federal menilai imigran berdasarkan usia, pendidikan, dan keterampilan, tetapi provinsi memiliki otonomi melalui PNP untuk menarik pekerja ke daerah tertentu.
Australia: Imigrasi diatur oleh Departemen Dalam Negeri, tetapi negara bagian seperti Victoria dan New South Wales dapat mensponsori imigran melalui visa regional untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja.
Jerman: Sebagai federasi, Jerman memberikan otoritas imigrasi kepada pemerintah federal melalui Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), tetapi negara bagian (Länder) mengelola integrasi, seperti kursus bahasa dan perumahan.
Swiss: Kanton memiliki pengaruh signifikan dalam proses naturalisasi, dengan persyaratan yang bervariasi antar wilayah, meskipun kebijakan imigrasi diatur secara federal.

Kerangka Hukum Kewarganegaraan dalam Negara Federasi

1. Prinsip Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam federasi biasanya diatur oleh pemerintah pusat untuk memastikan konsistensi nasional. Ada dua prinsip utama:

Jus Soli (Hak Tanah): Kewarganegaraan diberikan berdasarkan tempat kelahiran. AS dan Kanada menerapkan jus soli tanpa syarat, memberikan kewarganegaraan kepada siapa pun yang lahir di wilayah mereka.
Jus Sanguinis (Hak Darah): Kewarganegaraan diturunkan melalui orang tua. Jerman dan Swiss lebih mengutamakan jus sanguinis, meskipun reformasi baru-baru ini di Jerman memungkinkan jus soli terbatas untuk anak imigran.

2. Proses Naturalisasi

Naturalisasi adalah proses memperoleh kewarganegaraan bagi pendatang. Dalam federasi, proses ini biasanya diatur secara federal, tetapi unit subnasional dapat memiliki peran dalam implementasi. Persyaratan umum meliputi:

Masa tinggal minimum (misalnya, 5 tahun di AS, 7 tahun di Kanada).
Kemampuan bahasa resmi.
Tes pengetahuan tentang sejarah, budaya, atau sistem pemerintahan.
Bukti integrasi sosial dan ekonomi.

Di Swiss, proses naturalisasi sangat terdesentralisasi. Selain persyaratan federal (tinggal 10 tahun, kemampuan bahasa), kanton dan komune dapat menetapkan kriteria tambahan, seperti partisipasi komunitas, yang sering kali memicu kontroversi karena dianggap subjektif.

3. Kewarganegaraan Ganda

Sikap terhadap kewarganegaraan ganda bervariasi:

Kanada dan Australia: Mengizinkan kewarganegaraan ganda tanpa batasan.
AS: Secara implisit mengizinkan kewarganegaraan ganda, tetapi mengharuskan kesetiaan utama kepada AS.
Jerman: Secara tradisional melarang kewarganegaraan ganda, tetapi reformasi 2024 memungkinkan imigran mempertahankan kewarganegaraan asli mereka untuk mendorong integrasi.
Swiss: Mengizinkan kewarganegaraan ganda sejak 1992, tetapi beberapa kanton masih menerapkan pembatasan praktis.

Studi Kasus: Imigrasi dan Kewarganegaraan di Negara Federasi

1. Amerika Serikat

Imigrasi: AS menerima sekitar 1 juta imigran legal per tahun (data USCIS 2022), dengan kategori utama termasuk reunifikasi keluarga, visa kerja (H-1B), dan pengungsi. Namun, imigrasi tanpa dokumen menjadi isu kontroversial, dengan sekitar 11 juta imigran tanpa status hukum pada 2023 (Migration Policy Institute). Negara bagian seperti Texas dan California memiliki pendekatan berbeda: Texas memperketat penegakan hukum, sementara California mendukung kebijakan “sanctuary.”
Kewarganegaraan: Naturalisasi di AS memerlukan tinggal 5 tahun sebagai penduduk permanen, lulus tes kewarganegaraan, dan sumpah setia. Sekitar 900.000 orang dinaturalisasi setiap tahun. Namun, backlog aplikasi dan biaya ($725 pada 2023) menjadi hambatan.
Tantangan: Ketegangan antara federal dan negara bagian, seperti dalam kasus SB 1070 Arizona, menunjukkan konflik kewenangan. Polarisasi politik juga mempersulit reformasi imigrasi.

2. Kanada

Imigrasi: Kanada memiliki salah satu sistem imigrasi paling terbuka, dengan target 500.000 imigran per tahun hingga 2025 (IRCC 2023). Sistem Express Entry memprioritaskan pekerja terampil, sementara PNP memungkinkan provinsi seperti Alberta menarik imigran untuk sektor tertentu, seperti energi.
Kewarganegaraan: Kanada menerapkan jus soli dan memerlukan 3 tahun tinggal untuk naturalisasi. Tes kewarganegaraan mencakup pengetahuan tentang sejarah dan nilai-nilai Kanada. Kewarganegaraan ganda diizinkan, mendorong integrasi.
Tantangan: Ketimpangan regional dalam distribusi imigran, dengan mayoritas menetap di Ontario dan British Columbia, menyebabkan tekanan pada perumahan dan layanan publik.

3. Australia

Imigrasi: Australia menggunakan sistem poin untuk memilih imigran berdasarkan keterampilan, dengan fokus pada pekerja muda. Visa regional, seperti Subclass 491, mendorong imigran tinggal di daerah seperti Tasmania untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja.
Kewarganegaraan: Naturalisasi memerlukan 4 tahun tinggal, termasuk 1 tahun sebagai penduduk permanen, dan lulus tes kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda diizinkan sejak 2002.
Tantangan: Kebijakan ketat terhadap pengungsi, seperti penahanan di Nauru, menuai kritik internasional. Negara bagian juga bersaing untuk menarik imigran terampil, menciptakan ketidakseimbangan.

4. Jerman

Imigrasi: Jerman menerima sekitar 1,5 juta imigran pada 2022, sebagian besar dari Ukraina dan Timur Tengah (BAMF). Negara bagian seperti Bavaria mengelola integrasi melalui kursus bahasa dan pelatihan kerja.
Kewarganegaraan: Reformasi 2024 mempersingkat masa tinggal untuk naturalisasi menjadi 5 tahun (3 tahun untuk integrasi luar biasa) dan mengizinkan kewarganegaraan ganda, bertujuan meningkatkan partisipasi imigran.
Tantangan: Perbedaan pendekatan antar Länder, seperti sikap konservatif Bavaria versus kebijakan inklusif Berlin, menciptakan inkonsistensi dalam integrasi.

Tantangan Imigrasi dan Kewarganegaraan dalam Federasi

Konflik Kewenangan: Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah sering menyebabkan ketegangan, seperti dalam kasus kebijakan “sanctuary” di AS atau otonomi Quebec dalam imigrasi Kanada.
Ketimpangan Regional: Imigran cenderung berkonsentrasi di kota-kota besar, seperti Toronto atau Sydney, menyebabkan tekanan pada infrastruktur dan ketimpangan pembangunan.
Integrasi: Unit subnasional sering kekurangan sumber daya untuk mendukung integrasi, terutama dalam pendidikan dan perumahan. Di Jerman, misalnya, kekurangan guru bahasa menghambat integrasi imigran.
Diskriminasi dan Xenofobia: Di beberapa federasi, imigran menghadapi sentimen anti-imigran, terutama di daerah konservatif, seperti di bagian timur Jerman atau negara bagian Selatan AS.
Kewarganegaraan Ganda: Debat tentang kewarganegaraan ganda sering memicu polarisasi, dengan beberapa pihak menganggapnya mengurangi loyalitas nasional.
Pengungsi dan Imigrasi Ilegal: Federasi seperti AS dan Australia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kewajiban kemanusiaan dengan keamanan perbatasan.

Solusi dan Inovasi

Untuk mengatasi tantangan ini, negara federasi telah menerapkan berbagai solusi:

Koordinasi Pusat-Daerah: Kanada menggunakan Immigration Levels Plan untuk menyelaraskan target imigrasi nasional dengan kebutuhan provinsi, memastikan distribusi yang lebih merata.
Program Integrasi: Jerman menyediakan Integrationskurse (kursus integrasi) yang didanai federal tetapi dikelola oleh Länder, mencakup bahasa dan orientasi budaya.
Teknologi: AS menggunakan sistem online seperti USCIS ELIS untuk mempercepat pemrosesan visa dan naturalisasi, mengurangi backlog.
Kebijakan Inklusif: Reformasi kewarganegaraan Jerman 2024 bertujuan meningkatkan inklusi dengan mempermudah naturalisasi dan mengizinkan kewarganegaraan ganda.
Edukasi Publik: Australia meluncurkan kampanye untuk memerangi xenofobia, mempromosikan kontribusi imigran terhadap ekonomi dan budaya.

Prospek Masa Depan

Imigrasi dan kewarganegaraan dalam negara federasi akan terus berkembang seiring perubahan global:

Krisis Demografi: Federasi seperti Jerman dan Kanada akan semakin bergantung pada imigran untuk mengatasi penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja. Menurut OECD (2023), imigran menyumbang 25% dari tenaga kerja di Kanada.
Perubahan Iklim: Migrasi akibat iklim akan meningkat, memaksa federasi seperti Australia mengembangkan kebijakan untuk pengungsi lingkungan.
Digitalisasi: Sistem imigrasi berbasis AI, seperti yang diuji di Kanada, akan mempercepat pemrosesan aplikasi tetapi memerlukan perlindungan data.
Harmonisasi Regional: Federasi dapat belajar dari model seperti Uni Eropa, di mana negara anggota berbagi tanggung jawab migrasi, meskipun tantangan seperti Brexit menunjukkan kompleksitasnya.

Penutup

Imigrasi dan kewarganegaraan dalam negara federasi mencerminkan keseimbangan rumit antara otoritas pusat dan otonomi regional, dengan setiap federasi mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan konteks sejarah, budaya, dan ekonominya. Dari sistem poin Kanada hingga naturalisasi terdesentralisasi Swiss, federasi menawarkan model yang fleksibel namun kompleks untuk mengelola arus migrasi dan integrasi imigran. Meskipun menghadapi tantangan seperti konflik kewenangan, ketimpangan regional, dan sentimen anti-imigran, solusi seperti koordinasi pusat-daerah, program integrasi, dan reformasi inklusif menunjukkan potensi untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien. Di tengah perubahan global seperti krisis demografi dan iklim, negara federasi akan terus memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan migrasi global, menjadikan imigrasi dan kewarganegaraan sebagai cerminan dinamika demokrasi dan keragaman mereka.