Negara Federasi: Federalisme Ekonomi – Konsep, Penerapan, dan Relevansi

mitsuyokitamura.com, 22 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Negara federasi, atau sering disebut negara serikat, adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan pemerintah pusat (federal) dengan pemerintah negara bagian atau provinsi yang memiliki otonomi tertentu. Salah satu aspek penting dari federalisme adalah federalisme ekonomi, yaitu pembagian kewenangan ekonomi antara pemerintah federal dan negara bagian untuk mengelola sumber daya, pajak, kebijakan moneter, dan pembangunan ekonomi. Federalisme ekonomi bertujuan menciptakan keseimbangan antara efisiensi nasional dan fleksibilitas regional, memungkinkan negara bagian menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional. Konsep ini telah diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Australia, dengan hasil yang beragam. Hingga Mei 2025, federalisme ekonomi tetap relevan dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan regional, globalisasi, dan transisi energi hijau. Artikel ini membahas secara mendalam konsep federalisme ekonomi, karakteristiknya, penerapan di berbagai negara, kelebihan dan kekurangan, serta implikasinya di era modern.

1. Pengertian Negara Federasi dan Federalisme Ekonomi

Negara Federasi

Negara federasi adalah bentuk pemerintahan di mana kedaulatan dibagi secara konstitusional antara pemerintah pusat (federal) dan pemerintah negara bagian atau provinsi, yang masing-masing memiliki kewenangan independen dalam bidang tertentu (id.wikipedia.org, 2024). Berbeda dengan negara kesatuan (seperti Indonesia), di mana pemerintah pusat memiliki kendali penuh, negara federasi memberikan otonomi signifikan kepada negara bagian untuk mengatur urusan internal, termasuk ekonomi, pendidikan, dan hukum lokal (internasional.kompas.com, 2022). Contoh negara federasi meliputi Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, India, Brasil, dan Malaysia (tirto.id, 2021).

Menurut Seto Cahyono dalam Jurnal Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (1998), negara federasi tersusun dari beberapa entitas yang awalnya berdiri sendiri, kemudian bersatu melalui perjanjian untuk membentuk negara federal. Pemerintah federal bertanggung jawab atas urusan nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan kebijakan moneter, sementara negara bagian mengelola urusan lokal seperti pajak daerah, infrastruktur, dan regulasi bisnis (internasional.kompas.com, 2022).

Federalisme Ekonomi

Federalisme ekonomi adalah pendekatan dalam negara federasi yang mengatur pembagian kewenangan ekonomi antara pemerintah federal dan negara bagian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang, efisien, dan inklusif. Konsep ini berfokus pada:

Pembagian Wewenang Fiskal: Pemerintah federal dan negara bagian memiliki hak untuk mengenakan pajak, mengelola anggaran, dan mengatur kebijakan fiskal sesuai kewenangannya.
Desentralisasi Ekonomi: Negara bagian dapat merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik lokal, seperti sektor unggulan atau kebutuhan demografis.
Koordinasi Nasional: Pemerintah federal memastikan stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan moneter, perdagangan internasional, dan regulasi pasar (en.wikipedia.org, 2024).

Federalisme ekonomi berakar pada prinsip federalisme, yang menurut Johannes Althusius (1603) dan Montesquieu (1748) menekankan pembagian kekuasaan untuk mencegah sentralisasi berlebihan dan mempromosikan demokrasi (en.wikipedia.org, 2024). Dalam konteks ekonomi, federalisme memungkinkan eksperimen kebijakan di tingkat lokal, yang dapat diadopsi secara nasional jika berhasil (ruangguru.co, 2021).

2. Karakteristik Federalisme Ekonomi

Federalisme ekonomi memiliki beberapa karakteristik utama, sebagaimana diuraikan dalam literatur dan praktik di negara-negara federasi:

Pembagian Wewenang Fiskal:
- Pemerintah federal mengelola pajak nasional (misalnya, pajak penghasilan federal) dan kebijakan moneter (seperti suku bunga dan pencetakan uang).
- Negara bagian memiliki wewenang untuk mengenakan pajak lokal (misalnya, pajak properti atau penjualan) dan mengelola anggaran daerah (internasional.kompas.com, 2022).
- Contoh: Di Amerika Serikat, pajak federal diatur oleh Internal Revenue Service (IRS), sementara pajak negara bagian seperti sales tax bervariasi antarnegara bagian, misalnya 0% di Delaware dan hingga 7,25% di California.
Otonomi Kebijakan Ekonomi:
- Negara bagian dapat merancang regulasi ekonomi, seperti insentif untuk industri tertentu atau standar upah minimum, selama tidak bertentangan dengan konstitusi federal (tirto.id, 2021).
- Contoh: Texas memperketat aturan transportasi antarnegara bagian pada 2021 untuk mengatasi penyebaran Covid-19, menunjukkan fleksibilitas lokal (tirto.id, 2021).
Koordinasi dan Sentralisasi Terbatas:
- Pemerintah federal memiliki kewenangan atas urusan ekonomi nasional, seperti perdagangan internasional dan regulasi bank sentral.
- Negara bagian memiliki kebebasan untuk mengelola sumber daya alam, tenaga kerja, dan infrastruktur lokal (en.wikipedia.org, 2024).
Lembaga Representasi:
- Senat atau badan legislatif federal sering kali mewakili kepentingan negara bagian, memastikan kebijakan ekonomi nasional mempertimbangkan kebutuhan regional (internasional.kompas.com, 2022).
- Contoh: Di AS, Senat memberikan dua senator per negara bagian, memastikan negara bagian kecil seperti Wyoming memiliki suara seimbang dengan negara bagian besar seperti California.
Jaminan Konstitusional:
- Pembagian kewenangan ekonomi diatur dalam konstitusi, sehingga pemerintah federal tidak dapat mencabut otonomi negara bagian tanpa amandemen konstitusi (en.wikipedia.org, 2024).
- Contoh: Konstitusi AS (Artikel I, Seksi 8) memberikan Kongres wewenang atas perdagangan antarnegara bagian, sementara negara bagian mengatur perdagangan intranegara bagian.
Desentralisasi dengan Batas:
- Meskipun negara bagian memiliki otonomi, kebijakan mereka harus selaras dengan kerangka hukum federal untuk mencegah fragmentasi ekonomi (ruangguru.co, 2021).

3. Penerapan Federalisme Ekonomi di Negara-Negara Federasi

Federalisme ekonomi telah diterapkan dengan cara yang berbeda di berbagai negara, mencerminkan konteks sejarah, budaya, dan ekonomi masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh:

Amerika Serikat

AS adalah contoh klasik federalisme ekonomi, yang lahir sebagai kompromi antara konfederasi longgar dan sentralisasi kuat setelah Deklarasi Kemerdekaan 1776 (laolao-papua.com, 2021).

Struktur: Pemerintah federal mengatur kebijakan moneter melalui Federal Reserve, perdagangan internasional, dan pajak federal. Negara bagian seperti California dan Texas mengelola pajak penjualan, regulasi bisnis, dan insentif ekonomi lokal.
Evolusi: Federalisme ekonomi AS berubah dari federalisme ganda (abad ke-19, di mana federal dan negara bagian beroperasi secara terpisah) menjadi federalisme kooperatif (abad ke-20, dengan kolaborasi yang lebih erat) dan kadang-kadang federalisme koersif, di mana pemerintah federal memaksakan kebijakan tertentu (laolao-papua.com, 2021).
Contoh: Selama pandemi Covid-19, negara bagian seperti New York memberlakukan lockdown dan stimulus ekonomi lokal, sementara pemerintah federal memberikan bantuan melalui CARES Act (2020).
Tantangan: Ketimpangan ekonomi antarnegara bagian, seperti antara California (ekonomi terbesar ke-5 dunia) dan Mississippi (salah satu yang termiskin), menimbulkan tantangan dalam koordinasi nasional.

Kanada

Kanada menjadi federasi pada 1867 melalui British North America Act, dengan federalisme ekonomi yang menekankan keseimbangan antara provinsi kaya (seperti Ontario) dan miskin (seperti Newfoundland) (en.wikipedia.org, 2024).

Struktur: Pemerintah federal mengelola Bank of Canada, pajak nasional, dan perdagangan internasional. Provinsi seperti Alberta mengelola sumber daya alam (minyak dan gas) dan pajak provinsi.
Contoh: Program equalization payments Kanada mendistribusikan pendapatan dari provinsi kaya ke provinsi miskin untuk mengurangi ketimpangan regional, sebuah praktik federalisme ekonomi yang unik.
Tantangan: Ketegangan antara provinsi, seperti tuntutan kemerdekaan Quebec, menunjukkan tantangan dalam menjaga kohesi ekonomi (laolao-papua.com, 2021).

Jerman

Republik Federal Jerman menerapkan federalisme ekonomi sejak 1949, dengan 16 negara bagian (Länder) yang memiliki otonomi ekonomi signifikan (en.wikipedia.org, 2024).

Struktur: Pemerintah federal mengatur kebijakan moneter melalui Deutsche Bundesbank dan Uni Eropa, sementara Länder seperti Bavaria mengelola pajak lokal, pendidikan, dan promosi industri.
Contoh: Bavaria dikenal sebagai pusat teknologi (misalnya, BMW dan Siemens), sementara Länder timur seperti Mecklenburg-Vorpommern fokus pada pariwisata dan pertanian, menunjukkan fleksibilitas federalisme ekonomi.
Keberhasilan: Sistem fiscal equalization Jerman mirip dengan Kanada, memastikan redistribusi pendapatan untuk mendukung Länder yang kurang berkembang.

Australia

Australia menjadi federasi pada 1901, dengan federalisme ekonomi yang mengutamakan desentralisasi fiskal (en.wikipedia.org, 2024).

Struktur: Pemerintah federal mengelola Reserve Bank of Australia dan pajak barang dan jasa (GST), yang didistribusikan kembali ke negara bagian seperti New South Wales dan Queensland.
Contoh: Negara bagian seperti Western Australia, yang kaya akan pertambangan, memiliki anggaran besar untuk infrastruktur lokal, sementara pemerintah federal mendanai proyek nasional seperti jaringan broadband.
Tantangan: Ketergantungan pada redistribusi GST menyebabkan ketegangan, karena negara bagian kaya merasa kurang diuntungkan.

Indonesia (Pengalaman Singkat dengan Federalisme)

Indonesia pernah menerapkan federalisme singkat melalui Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949–1950, sebagai hasil Konferensi Meja Bundar dengan Belanda (kompas.com, 2020).

Konteks: RIS terdiri dari tujuh negara bagian, seperti Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur, dengan pemerintah federal di Jakarta. Sistem ini dirancang Belanda untuk melemahkan persatuan Indonesia.
Federalisme Ekonomi: Negara bagian memiliki otonomi untuk mengelola sumber daya lokal, tetapi koordinasi ekonomi lemah karena kepentingan politik Belanda yang mendominasi.
Kegagalan: Sistem federal dianggap tidak populer dan bertentangan dengan aspirasi negara kesatuan. Pada 19 Mei 1950, RIS dibubarkan, dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (esi.kemdikbud.go.id, 2021).
Pelajaran: Federalisme ekonomi di Indonesia gagal karena kurangnya dukungan rakyat dan manipulasi kolonial, menunjukkan pentingnya keselarasan budaya dan politik.

4. Kelebihan dan Kekurangan Federalisme Ekonomi

Kelebihan

Fleksibilitas Regional:
- Negara bagian dapat menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan kebutuhan lokal. Misalnya, Texas di AS menawarkan insentif pajak untuk industri teknologi, sementara Vermont fokus pada pertanian organik (ruangguru.co, 2021).
Inovasi Kebijakan:
- Negara bagian berfungsi sebagai “laboratorium kebijakan,” di mana eksperimen lokal (seperti legalisasi ganja di Colorado) dapat diadopsi secara nasional jika berhasil (laolao-papua.com, 2021).
Responsivitas:
- Pemerintah negara bagian lebih responsif terhadap kebutuhan warga lokal dibandingkan pemerintah federal yang jauh (ruangguru.co, 2021).
Redistribusi Kekayaan:
- Sistem seperti equalization payments di Kanada dan Jerman mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.
Daya Saing:
- Kompetisi antarnegara bagian mendorong inovasi dan efisiensi ekonomi, seperti di AS, di mana negara bagian bersaing untuk menarik investasi (laolao-papua.com, 2021).

Kekurangan

Ketimpangan Ekonomi:
- Negara bagian kaya cenderung semakin maju, sementara yang miskin tertinggal, seperti di AS antara California dan Mississippi (laolao-papua.com, 2021).
Koordinasi Sulit:
- Perbedaan kebijakan antarnegara bagian dapat menciptakan fragmentasi ekonomi, seperti tarif perdagangan antarprovinsi di Kanada yang menghambat pasar nasional.
Konflik Kewenangan:
- Ketegangan antara pemerintah federal dan negara bagian sering terjadi, misalnya ketika negara bagian menolak kebijakan federal, seperti penolakan beberapa negara bagian AS terhadap Affordable Care Act (ruangguru.co, 2021).
Inefisiensi:
- Duplikasi fungsi antara pemerintah federal dan negara bagian dapat meningkatkan birokrasi dan biaya (ok-review.com, 2013).
Risiko Sentralisasi:
- Dalam beberapa kasus, pemerintah federal dapat mendominasi, mengurangi otonomi negara bagian, seperti di Rusia, di mana federalisme lebih bersifat formal (en.wikipedia.org, 2024).

5. Relevansi Federalisme Ekonomi di Era Modern (Mei 2025)

Hingga Mei 2025, federalisme ekonomi tetap relevan dalam menghadapi tantangan global:

Globalisasi dan Perdagangan:
- Negara federasi seperti AS dan Jerman menggunakan federalisme ekonomi untuk bersaing di pasar global. Negara bagian atau Länder dapat menarik investasi asing dengan insentif lokal, sementara pemerintah federal menegosiasikan perjanjian perdagangan (en.wikipedia.org, 2024).
Transisi Energi Hijau:
- Federalisme ekonomi memungkinkan negara bagian merancang kebijakan energi terbarukan. Misalnya, California memimpin inisiatif emisi rendah di AS, sementara pemerintah federal mendukung melalui subsidi (X.com, @EnergyInnovator, 2025).
Ketimpangan Regional:
- Program redistribusi seperti di Kanada dan Jerman relevan untuk mengatasi ketimpangan akibat urbanisasi dan deindustrialisasi (en.wikipedia.org, 2024).
Krisis Ekonomi:
- Selama pandemi Covid-19, federalisme ekonomi memungkinkan respons cepat di tingkat lokal (misalnya, stimulus negara bagian) dan nasional (bantuan federal), menunjukkan fleksibilitas sistem (tirto.id, 2021).
Indonesia dan Pelajaran:
- Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan, federalisme ekonomi memberikan pelajaran tentang desentralisasi. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah memungkinkan daerah mengelola sumber daya alam, tetapi koordinasi pusat-daerah tetap krusial untuk mencegah ketimpangan (laolao-papua.com, 2021).

6. Kritik dan Tantangan Federalisme Ekonomi

Federalisme ekonomi tidak luput dari kritik:

Fragmentasi Pasar:
- Perbedaan regulasi antarnegara bagian dapat menghambat pasar nasional, seperti di Kanada, di mana hambatan perdagangan antarprovinsi masih ada (en.wikipedia.org, 2024).
Ketergantungan pada Pusat:
- Negara bagian miskin sering bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah federal, mengurangi otonomi mereka (ok-review.com, 2013).
Politik Identitas:
- Otonomi ekonomi dapat memicu sentimen separatis, seperti di Quebec (Kanada) atau Catalonia (Spanyol, meskipun bukan federasi) (laolao-papua.com, 2021).
Ketidakadilan Sosial:
- Federalisme ekonomi dapat memperburuk ketimpangan jika negara bagian kaya mengabaikan redistribusi, seperti di AS, di mana akses ke layanan kesehatan bervariasi antarnegara bagian (ruangguru.co, 2021).

7. Kesimpulan

Federalisme ekonomi dalam negara federasi adalah pendekatan yang menggabungkan otonomi regional dengan koordinasi nasional untuk mengelola sumber daya, pajak, dan kebijakan ekonomi. Berakar pada prinsip federalisme, konsep ini memungkinkan negara bagian menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal sambil mempertahankan stabilitas nasional. Negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Australia menunjukkan keberhasilan federalisme ekonomi dalam mendorong inovasi dan responsivitas, meskipun menghadapi tantangan seperti ketimpangan dan konflik kewenangan. Pengalaman singkat Indonesia dengan RIS menggarisbawahi pentingnya keselarasan budaya dan politik dalam federalisme. Hingga Mei 2025, federalisme ekonomi tetap relevan dalam menghadapi globalisasi, transisi energi hijau, dan krisis ekonomi, menawarkan pelajaran tentang keseimbangan antara desentralisasi dan integrasi. Seperti dikatakan Montesquieu, “Kebebasan tidak terletak pada melakukan apa yang kita inginkan, tetapi pada memiliki hak untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan” (The Spirit of the Laws, 1748), sebuah prinsip yang mencerminkan esensi federalisme ekonomi dalam menciptakan harmoni antara pusat dan daerah.

Sumber: